Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani menilai bahwa terbentuknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR merupakan wujud dari kegaduhan kepentingan politik kekuasaan.
Menurutnya, DPR selama dua bulan terakhir tanpa rasa malu mempertontonkan kegaduhan itu kepada rakyat. Buktinya, tiba-tiba ada revisi UU MD3 dan UU Pilkada. Terkait kondisi itu, dia menegaskan bahwa DPD harus mempunyai sikap yang ekstra kuat dalam menghadapi kekuatan politik DPR.
“Jadi, lahirnya koalisi di DPR itu sebagai wujud dari kegaduhan politik sebelumnya, yaitu pemilihan presiden. Kini DPR mempertontonkan kegaduhan itu hanya untuk merebut kekuasaan,” ujarnya. Dia malah menyebutkan seharusnya DPR menjadi musuh bersama rakyat karena telah mempermainkan amanat yang diberikan saat pemilu.
Akibat kegaduhan di DPR selama ini pemerintah melarang para menterinya untuik hadir dalam rapat kerja. Para menteri lebih memilih untuk hadir ketika diundang DPD untuk menghadiri rapat kerja.
Namun demikian, ujar Benny, meski 60 % menteri sudah hadir ke DPD, lembaga perwakilan daerah itu tetap mewaspadai hal itu. Pasalnya, ujar Benny bisa saja kehadiran mereka hanya untuk mencari perlindungan di tengah terjadinya konflik DPR dan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba mengatakan arah politik parlemen seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan dalam bingkai NKRI. Karena itu, konflik yang terjadi di DPR tidak boleh mempengaruhi kenerja DPD.
Bahkan DPD RI sudah membahas soal kesiapan Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Januari 2015 mendatang. Dia mengakui masyarakat Indonesia belum siap menghadap MEA.
