Bisnis.com, HO CHI MINH—Penyedia layanan pemesanan taksi daring Uber Technologies Inc. menghadapi hambatan karena pemerintah Vietnam menyatakan layanan taksi itu ilegal.
Deputi Kementerian Transportasi Vietanam Nguyen Hong Truong, seperti dikutip dari laman website pemerintah, menganggap aplikasi yang berbasis layanan mobile itu tidak memiliki legitimasi untuk beroperasi sebagai provider taksi.
Keputusan pemerintah itu dikeluarkan setelah Asosiasi Pengusaha Taksi Kota Ho Chi Minh memprotes operasi Uber. Meski begitu, belum jelas kapan Uber harus menghentikan operasinya yang telah dimulai sejak 31 Juli.
Evelyn Tay, kepala komunikasi Uber untuk regional Asia Pasifik di Singapura, belum menjawab permintaan tanggapan yang dilayangkan Bloomberg hingga Selasa (2/12) sore.
Kejadian di vietnam ini adalah hambatan terbaru perusahaan yang berbasis di San Francisco, AS setelah Thailand menyatakan akan mendenda pengemudi yang memakai mobil pribadi untuk tujuan komersial dengan memanfaatkan aplikasi Uber.
Kejadian ini dapat menghambat ekspansi global Uber yang berniat meningkatkan valuasi perusahaan menjadi US$40 miliar, menjadikannya sebanding dengan Twitter Inc. atau Hertz Global Holdings Inc.
