Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa meski partai yang dipimpinnya masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun Fraksi PKB di DPR diminta kritis kepada pemerintah terkait kebijakan yang tidak prorakyat.
"Maka bukan hanya dibolehkan, justru disarankan kepada fraksi (PKB) untuk tetap kritis," kata Muhaimin Iskandar usai membuka acara diskusi "Urgensi Perubahan UU MD3" di ruang Fraksi PKB Gedung DPR, Selasa (18/11/2014).
Namun demikian, Muhaimin tidak membantah bahwa PKB sebagai bagian integral dari kekuatan politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Karena itulah PKB juga harus aktif mendukung langkah percepatan kinerja selain memainkan fungsi mendorong keberhasilan pemerintah, ujar mantan Menakertrans tersebut.
"Karena itu saya membuka ruang bagi anggota parlemen PKB untuk mengkritik jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Hal-hal lain yang penting juga untuk dicatat, kata Muhaimin, adalah mengenai alokasi anggaran pemerintah. Dalam konteks tersebut Fraksi PKB harus mengawasi pendistribusian anggaran agar tepat sasaran hingga masyarakat dilevel paling bawah, ujarnya .
"Harus dikawal supaya memiliki kegunaan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan biarkan salah arah dan terjadi kemubaziran subsidi dan anggaran," ujarnya menambahkan.
.jpg?w=300&h=221)
