Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar armada TNI-AL tidak bisa beroperasi, karena pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran bahan bakar. Keterbatasan anggaran bahkan memaksa TNI berutang hingga Rp6 triliun kepada PT Pertamina (Persero).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan 64 kapal milik TNI-AL sebetulnya memadai untuk mengamankan perairan dan sumber daya alam laut Indonesia.
Namun, sebagian besar armada tersebut tidak bisa beroperasi karena anggaran BBM yang dialokasikan untuk kapal TNI sangat terbatas. TNI, ungkap Moeldoko, bahkan memiliki utang sekitar Rp6 triliun kepada Pertamina.
“Selama ini kita utang ke Pertamina. Utang makin banyak. Utang terakhir TNI itu Rp6 triliun. Tidak tahu mau diputihkan atau bagaimana, tanya ke Menhan,” kata Panglima di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).
Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio mengatakan saat ini TNI-AL hanya mengoperasikan 7–15 kapal per hari untuk mengamankan wilayah laut Indonesia dari 60—70 kapal yang tersedia.
Dia menjelaskan untuk mengoperasikan 60—70 kapal per hari TNI-AL membutuhkan suplai BBM minimal 5,6 juta kilo liter per tahun. Adapun anggaran yang saat ini tersedia hanya sekitar 13% dari kebutuhan tersebut.
“Kita tidak mau [targetkan] uang, kita pakai kuantitas segitu. Kita satu hari ada 600-70 kapal, kita kemarin tangkap 6 kapal. Kita siap, cuma bahan bakarnya tidak ada,” kata Marsetio.
