.jpg)
Bisnis.com, SURABAYA—Pengusaha galangan kapal optimis iklim usaha terkait dengan sektor kemaritiman membaik sejalan dengan komitmen pemerintah memajukan sektor ini.
Meski pemerintah juga mengetati izin kapal penangkapan, utamanya untuk yang berukuran di atas 30 Gross Tonnage. Kebijakan ini dinilai tidak menurunkan permintaan kapal.
President Director PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya Yance Gunawan mengatakan moratorium kapal tidak akan mengurangi pemesanan kapal. Terlebih bila program mendorong sektor kemaritiman jadi dilaksanakan pemerintah.“Kami malah yakin industri galangan berkembang bila melihat konsep pemerintah,” jelasnya, Selasa (11/11/2014).
Dia menilai perkembangan industri galangan akan lebih cepat lagi bila Pajak Pertambahan Nilai untuk impor komponen bisa dihilangkan. Saat yang sama bea masuk impor kapal bisa diterapkan sehingga industri lebih terpacu.
Bila iklim yang mendorong galangan bisa terealisasi, Yance yakin permintaan kapal terus naik. Sepanjang 2014, Dumas Shipyard mengerjakan 8 kapal, lebih sedikit dibanding pesanan tahun lalu yang mencapai 13 kapal.
"Kalau tahun ini faktornya mungkin berbarengan dengan tahun politik," katanya. Sedangkan tahun depan diharapkan jumlah pemesanan kapal tak kurang 2013 lampau.
Ketua Bidang Komunikasi Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Jawa Timur Andi Yusuf mengatakan pertumbuhan galangan di Jatim menunjukkan tren positif. “Setiap bulan rata-rata pesanan 6-10 kapal, itu terdiri dari repair dan pesanan baru,” jelasnya.
Menurutnya bila PPN komponen kapal bisa dihilangkan bisa jadi pesanan lebih banyak karena harga lebih murah. Sehingga galangan kapal di Jawa Timur bisa bersaing dengan galangan di Batam yang menikmati beberapa kemudahan, termasuk bea masuk.
