Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi PAN Tjaptur Sapto Edi menegaskan fraksinya segera melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan hilangnya ekonomi kreatif dalam Kabinet Kerja dan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup.
"Surat ke Presiden Jokowi sedang kami persiapkan untuk mempertanyakan hilangnya nomenklatur kementerian industri kreatif dan penggabungan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup," katanya di Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Tjatur Sapto Edi bersama Teguh Juwarno dan Anang Hermansyah memberikan keterangan pers terkait hilangnya nomenklatur kementerian ekonomi kreatif dan penggabungan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup.
Tjatur menegaskan F-PAN sangat menyesalkan keputusan Presiden Jokowi tersebut karena dalam setiap kampanyenya selalu mendengung-dengungkan soal industri kreatif ini.
"Tapi ini belum terlambat kalau Presiden Jokowi mau mengembalikan industri kreatif di kementerian Pariwisata," katanya.
Menurut dia, jika hanya dibentuk badan khusus maka artinya keberpihakan Presiden Jokowi atas industri kreatif lebih rendah dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tjatur menjelaskan selama ini industri kreatif sudah menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp614 triliun.
Dia juga mempertanyakan penggabungan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. Menurut Tjatur trend dunia saat ini adalah konservasi dan masalah lingkungan hidup.
"Bagaimana ini antara rezim konservasi dan perizinan ini ada di satu tangan. Makanya kita akan pertanyakan dan kawal sekeras-kerasnya," kata dia.
Tjatur juga menjelaskan persoalan lingkungan hidup merupakan hal utama yang mendasar dan ada di dalam UUD 45 bahwa semua pembangunan harus berwawasan lingkungan.
Sementara Anang Hermansyah menegaskan bahwa Fraksi PAN ingin memberikan sumbangan pemikiran terkait industri kreatif ini.
Menurut Anang seni dan budaya Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan.
"Kalau memang Presiden Jokowi akan membuat badan khusus yang luar biasa, itu bagus, tapi intinya soal industri kreatif itu adalah penegakkan hukum HAKI," kata Anang.
Menurut Anang kalau pemerintah Jokowi memiliki perhatian dan kepedulian betul soal industri kreatif ini, lebih baik dibalikkan ke kementerian pariwisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
