Bisnis.com, JAKARTA--Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di DPR tidak menghadiri rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Sudah diberikan informasi dan undangan (kepada fraksi KIH) dan bagaimana kita juga melakukan skors setengah jam," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam rapat pengganti Bamus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Ia menyebutkan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah memberikan undangan kepada semua fraksi untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Rapat itu dipimpin tiga pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah serta Agus Hermanto dan hingga pukul pukul 11:30 WIB tak ada pimpinan fraksi dari KIH yang hadir.
Berdasarkan pantauan Antara, dari daftar hadir pertemuan itu, pimpinan fraksi yang hadir yaitu dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
DPR mengadakan Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin ini dengan salah satu agendanya menetapkan mitra kerja masing-masing komisi yang sudah ditetapkan.
"Hari ini akan ada rapat pengganti Bamus. Kami gunakan itu karena ingin seluruhnya bisa menjadi peserta baik teman-teman yang belum daftarkan anggotanya di komisi-komisi," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III.
Dia menjelaskan rapat tersebut ingin menetapkan mitra kerja komisi-komisi di DPR terkait dengan struktur kabibet yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Hal itu, menurutnya, DPR ingin menentukan segera mitra kerja komisi karena ada beberapa kementerian di Kabinet Kerja yang digabungkan.
"Misalnya dulu Kementerian Lingkungan Hidup bermitra dengan Komisi VII, dan Kementerian Kehutanan di Komisi IV. Namun kedua kementerian itu saat ini sudah digabung sehingga hal tersebut harus dibahas dalam rapat pengganti Bamus," ujarnya.
Agus menjelaskan dalam rapat pengganti Bamus itu akan ditetapkan mitra kerja masing-masing komisi dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/11).
Menurut dia, setelah Sidang Paripurna itu maka diharapkan pada Rabu (5/11) masing-masing komisi sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan mitra kerjanya.
"Diharapkan Rabu (5/11/2014) masing-masing komisi sudah melaksanakan kegiatan yang padat seperti rapat kerja atau rapat dengar pendapat," katanya.
Selain itu, menurut Agus, rapat pengganti Bamus itu akan menetapkan ruang kerja seluruh anggota DPR karena pimpinan ingin meyakinkan bahwa seluruh anggota telah memiliki ruang kerja.
Menurut catatan Bisnis, fraksi-fraksi anggota KIH merasa keberadaannya tidak dianggap di dalam lembaga legislatif, sehingga harus membuat kepengurusan DPR tandingan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan pihaknya beserta empat fraksi anggota KIH lain seolah hanya sebagai pekerja outsourcing karena tidak dilibatkan dalam setiap agenda parlemen.
"Masa (Koalisi Merah Putih) bisa nyaman berjalan cuma berlima saja. Sementara yang berlima lain (KIH) hanya outsourcing. Ini seperti kartel politik saja. DPR ini lembaga negara, bukan kartel," tegasnya.
Namun demikian, Effendi tidak berkenan jika kepengurusan DPR bentukan KIH disebut sebagai DPR tandingan.
Menurutnya, pembentukan struktur tersebut hanyalah sebuah tindak lanjut dari sikap mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang ada.