Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI SULUT Targetkan 15 Kabupaten Miliki TPID

Asisten Direktur Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Eko Siswantoro mengatakan instansinya menargetkan hingga akhir tahun ini 15 kabupaten/kota di Sulut telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Bank Indonesia. Melalui TPID itu semua pihak duduk bersama dan mencari solusi jika terjadi kenaikan harga di lapangan./Bisnis.com
Bank Indonesia. Melalui TPID itu semua pihak duduk bersama dan mencari solusi jika terjadi kenaikan harga di lapangan./Bisnis.com

Bisnis.com, MANADO - Asisten Direktur Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Eko Siswantoro mengatakan instansinya menargetkan hingga akhir tahun ini 15 kabupaten/kota di Sulut telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dia mengatakan di Sulut tinggal enam kabupaten dan kota yang belum memiliki TPID, dan akan didorong agar di penghujung 2014, sudah memiliki TPID.

Kabupaten/kota yang belum memiliki TPID yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Sitaro, Bolaang Mongondouw (Bolmong), Bolmong Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Selatan, katanya di Manado, Senin (27/10/2014).

Dia mengatakan pihaknya akan berupaya agar semua kabupaten/kota di Sulut memiliki TPID yang memiliki dua peran yakni memonitoring perkembangan harga dan melakukan pengendalian inflasi.

TPID terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bekerja sama dengan pihak BI melakukan dua peran tersebut, untuk saling berkoordinasi apabila terjadi kenaikan inflasi.

Adapun kabupaten/kota yang sudah memiliki TPID, katanya, yakni Provinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur dan Kabupaten Minahasa tenggara, Kabupaten Talaud, Bolmong Utara.

"Saat ini, sudah ada 10 TPID di Sulut termasuk dengan Provinsi sehingga enam kabupaten kota lainnya, akan ditargetkan terbentuk akhir tahun ini," jelasnya.

Hal itu sesuai amanat Undang-undang keuangan yang menginstruksikan seluruh daerah diwajibkan memiliki TPID paling lambat hingga akhir 2014.

"Jadi melalui TPID itu semua pihak duduk bersama dan mencari solusi jika terjadi kenaikan harga di lapangan yang kemudian memicu terjadinya inflasi," katanya. TPID, katanya, akan terus berkoordinasi agar inflasi di daerah semakin terkendali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper