Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai program pemerintah yang langsung menyasar masyarakat miskin ternyata tidak cukup kuat untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional sesuai target karena perlambatan ekonomi yang masih berlanjut akibat pengetatan fiskal dan moneter.
Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan target kemiskinan 9,0%-10,5% dalam APBNP 2014 tidak akan tercapai karena perlambatan ekonomi yang masih terjadi walau pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan kemiskinan lewat program-program langsung.
Jadi secara keseluruhan memang kita melihat dari target RPJM tidak akan tercapai karena waktu kita targetkan [angka kemiskinan], tidak kita antisipasi [perlambatan ekonomi nasional dan global], ujarnya di sela-sela menghadiri ICCTF Media Fellowship 2014, Senin (13/10/2014).
Data yang dihimpun Bisnis dalam website Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program penanggulangan kemiskinan Indonesia terbagi menjadi tiga klaster, yakni pertama, prpgram bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM).
Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM), serta ketiga, program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR).
Menurut Lukita, dampak langsung dari perlambatan ekonomi nasional paling tidak bisa sedikit terhambat dengan program-program tersebut sehingga tidak meleset lebih jauh. Sayangnya, Lukita tidak menyebut angka pasti proyeksi angka kemiskinan hingga akhir tahun ini.
.JPG?w=300&h=221)
