Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat (DPR) periode 2014-2019 a.l. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Legislatif (Baleg) dipercepat agar anggota dewan bisa langsung bekerja.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR harus segera dibentuk.
Pimpinan DPR menginginkan ingin cepat terbentuknya AKD yang didalamnya terdapat komisi-komisi. “Jadi jika sudah terbentuk, mereka bisa langsung bekerja.
Pembentukan AKD tersebut, ditarget tuntas tanpa menunggu pelantikan presiden terpilih. “Kami menargetkan pembentukan tersebut sebelum presiden terpilih Joko Widodo dilantik pada 20 Oktober 2014,” katanya, Jumat (10/10).
Menurutnya, jika pembentukan AKD harus menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasa terlalu lama.
Mengingat, dengan dilantiknya Presiden dan Wapres, bukan berarti Kabinet langsung otomatis terbentuk.
Terkait dengan usulan pemekaran jumlah komisi dari sebelumnya 11 menjadi 16 komisi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut masih enggan memberikan kepastian.
“Wacana itu bisa saja terjadi. Namun juga bisa tidak mengingat tempat dan anggaran.”
Meski demikian, lanjutnya, usulan pemekaran tersebut perlu dikaji menyusul konsekuensi dari produktivitas dari anggota dewan.
“Wacana ini muncul dari Anggota Dewan yang menilai tidak produktifnya kinerja dari beberapa komisi.”
Menurutnya, ada beberapa Komisi yang memiliki mitra kerja terlalu banyak sehingga tidak mampu meladeni semua mitra kerjanya.
“Namun di satu sisi, ada juga komisi yang jumlah mitra kerjanya terlalu sedikit.”
