Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan pertarungan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyusul terpilihnya paket pimpinan DPR periode 2014-2019, Setya Novanto Cs. yang diusung kelompok tersebut.
Kemenangan KMP merebut kursi pimpinan DPR itu merupakan kemenangan kali kedua setelah koalisi yang digawangi oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKS itu menumbangkan KIH saat mempertahankan opsi pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada.
Dalam periode ini, KIH yang dibesut PDIP, Partai Hanura, partai Nasdem, dan PKB hanya mengantongi 38% kursi DPR. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPR Sementara yang terpilih karena anggota tertua, Popong Otje Djunjunan mengesahkan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR pada Kamis (2/10) dini hari. “Karena ada paket pimpinan yang diajukan oleh enam fraksi, jadi tidak perlu dipilih lagi,” kata Ceu Popong.
Adapun empat wakil ketuanya, terdiri dari petinggi partai politik yang masuk dalam KMP a.l. Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra (F Gerindra), Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat (F PD), Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), dan Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN).
Setelah sidang yang sempat diwarnai dengan aksi walk out dari anggota dewan kubu KIH, Setya Novanto dan wakil-wakilnya dilantik oleh Ketua MA Hatta Ali pada hari itu juga. Pelantikan berakhir pada pukul 04.00 WIB.
Nada Negatif
Sebelum pengajuan paket pimpinan, Partai Golkar disasar oleh tweps—pengguna twitter—melalui ribuan akun lantaran keterlibatan kadernya, Setya Novanto, dalam sejumlah kasus hukum. Mayoritas cuitan bernada negatif.
Selama menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR periode 2009-2014, Setya dianggap akrab dengan KPK karena keterlibatannya dalam kasus PON Riau, kasus yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar, serta kasus e-KTP yang disebut melibatkan mantan politisi Partai Demokrat Nazaruddin dan Anas Urbaningrum.
Selain itu, tweps juga melontarkan nada negatif atas pola kepemimpinan Ceu Popong yang dinilai otoriter karena tidak mengakomodasi protes anggota sidang. Meski demikian, kepemimpinan Ceu Popong mampu meredam ketegangan karena palu sidangnya sempat hilang.
Alhasil, tanda pagar #WakilRakyatKampungan dan #SaveCeuPopong tidak butuh waktu lama untuk menjadi trending topics di jejaring sosial Twitter.
Meski demikian, sejumlah kalangan meminta paket pimpinan DPR terpilih untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan tidak mengutamakan kepentingan partai politik atau koalisinya.
Anggota F PDI Pejuangan Rieke Diah Pitaloka menganggap paripurna perdana itu sangat memprihatinkan. “Dari sisi etika saja sudah dilanggar semua. Tidak boleh mementingkan golongan dan kelompok.”
Menurut Rieke, pengambilan keputusan di DPR sekarang ternyata tidak membutuhkan kehadiran fisik anggota. Rieke terus mengeritik hal-hal teknis pengambilan seperti ini. Bahkan, sumber maslahnya ada di tata tertib DPR.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Organisasi Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatulloh berpendapat pimpinan DPR ke depan harus secara riil dapat memperjuangkan aspirasi rakyat dan tidak bukan bermain untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.
Poempida meminta pimpinan DPR harus kredibel dan menjaga integritas agar lembaga tinggi ini mendapatkan kepercayaan rakyat. “Pimpinan harus berintegritas tinggi dan mengedepankan perjuangan aspirasi rakyat agar rakyat akan mempercayainya.”
