RUU PILKADA: Amien Rais-SBY Tak Tinggalkan Warisan Bermakna

Bisnis.com, JAKARTA -  Disetujuinya RUU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD membuat tokoh reformasi Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak meninggalkan warisan bermakna bagi generasi mendatang, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi.

"Akrobatik kedua tokoh yang bertolak belakang antara ucapan dan perbuatan di RUU Pilkada adalah sebuah 'tragedi bangsa', cukup ditampilkan di era saat ini saja. Mungkin sejarah mencatat tak ada 'legacy' bernilai yang ditinggalkan SBY dan Amien Rais di akhir hidupnya bagi generasi masa datang," katanya di Jakarta, Jumat (26/9/2014) seperti dikutip Antara.

Padahal, kata Fahmi, setiap pemimpin besar di dunia di mana pun tentu berharap ada warisan bermakna yang ditinggalkan untuk generasi mendatang.

Bahkan, kata dia, keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) mengikuti arahan Amien Rais agar menolak pilkada langsung yang pernah diperjuangkannya dahulu, serta ketidakseriusan SBY dan dramaturgi yang ditampilkan Partai Demokrat dalam voting RUU Pilkada justru memberikan teladan 'mengerikan'.

"Ada kata bijak Kong Fu Tse yang bisa direnungi bahwa kematian yang indah bukanlah banyaknya harta yang ditinggalkan tapi begitu banyak yang bersedih, mendoakan, dan banyaknya mengiringi dalam pemakaman. Itulah yang kita lihat pada kematian Bung Karno dan orang-orang dimuliakan Allah," ujar Fahmi.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada menjadi undang-undang dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 11 suara dari anggota Fraksi Partai Golkar dan enam suara dari anggota Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mengambil sikap politik 'walk out' atau meninggalkan ruang sidang rapat paripurna DPR karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat akumulatif absolut yang diajukannya tidak diakomodir.