Bisnis.com, JAKARTA -- Persatuan Pelajar Indonesia (PPIA) cabang Flinders Universtiry dan Adelaide University mendorong pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuntaskan penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.
Dorongan tersebut digelar dalam diskusi Munir: 10 Tahun Menolak Lupa, di Adelaide University, Australia Selatan.
Dalam rilis yang diterima Bisnis, Indonesianis Anton Lucas mengatakan pemerintahan baru akan sulit menyelesaikan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi beberapa dasawarsa lalu.
Sementara itu, Usman Hamid, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir optimistis keduanya dapat menuntaskan penyelesaian persoalan HAM, walau sulit.
Mahasiswa program magister Department of Political and Social Change di The Australian National University ini mengakui jalan terjal pengungkapan kasus almarhum Munir, yang semasa hidupnya sangat berani mengkritik militer, intelejen, dan kepolisian.
Sebagai pengantar, dalam diskusi tersebut juga diputar Film His Story yang bertutur tentang drama advokasi hukum kasus Munir.
Kegiatan diskusi di Adelaide ini adalah rangkaian aksi dan peringatan 10 tahun meninggalnya Munir “Menolak Lupa” yang diinisiasi Persatuan Pelajar Indonesia Australia di negara bagian Canberra, Sydney, Melbourne, dan Brisbane.
