Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi perpolitikan dalam dua bulan ke depan akan semakin panas akibat sejumlah agenda politik strategis yang melibatkan dua kubu yang berhadapan pada pemilihan presiden 9 Juli lalu.
Demikian terungkap dalam diskusi bertema “Konstelasi Politik Jelang 20 Oktober” di Gedung DPR, Kamis (18/9/2014). Turut menjadi nara sumber pada acara diskusi itu pengamat politik yang juga
Direktur Eksekutif Poll-Track Institute, Hanta Yudha dan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.
Menurut Hanta, selain akan ada pengumumakn hasil voting terkait pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD pada 25 September mendatang, agenda politik lainnya yang akan meningkatkan suhu politik adalah pemilihan pimpinan DPR, DPD dan MPR pada awal Oktober.
Pemilihan pimpinan parlemen itu merupakan kelanjutan dari pelantikan para anggota parlemen itu pada 1 Oktober. Selain akan dipilih pimpinan DPR, akan dipilih pimpinan DPD dan pimpinan MPR yang tidak lepas dari perebutan antara kubu pendukung Presiden terpilih Jokowi dan Koalisi Merah Putih Pendukung capres Prabowo Subianto, ujarnya.
Adapun pengumumman susunan kabinet juga akan ikut meningkatkan suku politik Tanah Air, ujarnya. Pasalnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak konsisten terkait postur kabinet.
Meski berjanji akan membentuk kabinet ramping, namun Jokowi malah mengumumkan kabinet dengan 34 kementerian alias kabinet gendut. Bahkan dari postur kabinet itu 16 kementerian akan disi oleh kalangan profesional partai politik.
Padahal, sebelumnya mantan Wali Kota Solo itu menyatakan pada masa kampanye bahwa koalisi yang dia bentuk tidak bersifat tidak mengingat sehingga menteri dari parpol tidak harus masuk kabinet. Selain itu, dia berjanji bahwa menteri kabinet tidak boleh rangkap jabatan di partai politik yang jugs akan menjadi polemik.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
