Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha bidang perencana meminta pemerintah baru tidak buru-buru merubah regulasi yang berlaku.
"Ganti pemerintah, ganti menteri [biasanya] ganti kebijakan," keluh Bachder Djohan, Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Untuk itu, dia mengharapkan pemerintahan baru yang dilantik tidak serta merta menganggap seluruh kebijakan yang berlaku saat ini salah dan harus diganti.
Menurut Direktur Utama PT Sucofindo ini seringnya berganti kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ataupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional maka para konsultan yang tergabung dalam Inkindo menjadi kesulitan untuk memenuhinya. Padahal disaat yang sama Masyarat Ekonomi Asean (MEA) akan berlaku pada akhir 2015 sehingga persaingan jadi semakin menantang.
"Selama ini, LPJK apa yang dikembangkan? Hanya memperbanyak pos tarif untuk [izin] sertifikasi. Padahal tanpa memiliki sertifikasi dari LPJK para pengusaha dilarang untuk mendapatkan proyek," tuturnya.
Dia menambahkan selama ini, peraturan yang diterbitkan hanya memuat tentang aturan tarif tapi tidak memberikan pembinaan yang dibutuhkan.
Erie Heryadi, Ketua Inkindo DKI Jakarta para pengusaha bidang konsultan harus bersiap menghadapi pasar bebas Asean. Menurutnya pasar konstruksi di Indonesia merupakan yang terbesar, sedangkan banyak pelaku usaha merupakan skala kecil.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk memperkuat para tenaga ahli lokal sehingga dapat memenangkan persaingan ketika pasar Asean dibuka.
