Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnawa atau Ahok mengatakan dirinya tidak mau menjadi budak DPRD terkait RUU Pilkada yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan rakyat.
"Saya dua tahun di sini sudah setengah mati memutuskan APBD. Kalau pertanggungjawabannya semua ke DPRD, sudah lama dipecat saya. Ya, saya kalau terpilih pun 2017, saya ogah [ tidak mau] jadi budak DPRD," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014) yang dikutip Antara.
Melalui stafnya Ahok telah mengirimkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra, kendaraan politik yang selama ini membawanya ke posisi orang nomor dua di wilayah DKI Jakarta.
Menurut dia, DPRD tidak bisa mengontrol dirinya karena yang berhak mengontrol ialah rakyat.
"Karena bagi saya DPRD itu memiliki tiga fungsi utama yakni pengawas, pengawasan, anggaran dan legislasi. Tidak bisa mengontrol saya, yang mengontrol saya adalah rakyat," katanya.
Jika posisi sebagai kepala daerah dikontrol oleh DPRD, kata Ahok, ia akan membayar gaji kepada mereka setiap bulan.
"Kalau ada sebanyak 60 orang anggota dewan, ya digaji saja mereka. Tiap hari kita jalan-jalan ke luar negeri. Kita kan servicenya ke mereka, ngapain service ke rakyat," katanya. Sebelumnya, Ahok adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Ahok juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur hasil Pemilu 2004 melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB). Pada 2005, dia berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dalam Pemilihan Bupati Belitung Timur.
Akhir 2006, Ahok mengundurkan diri dari jabatan Bupati Belitung Timur untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung berpasangan dengan Eko Cahyono. Namun, dia kalah dari pasangan Eko Maulana Ali-Syamsudin Basari . |
