Bisnis.com, DENPASAR -- Perubahan pemegang kekuasaan di Indonesia rupanya juga membuat donatur dana hibah USAID bersiap menyusun strategi baru untuk penanganan kelestarian lingkungan laut.
Deputy Misssion Director USAID Indonesia Derrick S. Brown mengatakan pihaknya tengah menyusun rencana jangka lima tahunan.
"Sudah ada yang bicara dengan tim transisi, tapi kami masih menunggu terbentuknya kabinet yang baru," katanya di sela-sela kunjungan ke kawasan konservasi Nusa Penida, Bali, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya desain yang tengah disusun saat ini masih menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada. Penyususunan desain, lanjutnya, sudah berlangsung setahun yang akan digunakan pada periode 2015-2020.
Namun, Derrick menyebut perlunya perubahan strategi mengingat adanya perubahan situasi dan juga hadirnya tantangan-tantangan baru.
USAID Indonesia berencana menggelontorkan dana hingga US$33 juta untuk periode lima tahun.
Salah satu fokus yang tengah digarap adalah konservasi kawasan perairan.
Lembaga donor yang dananya berasal dari pajak warga Amerika Serikat itu telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satunya adalah proyek pembentukan kawasan konservasi yang ditargatekan bisa membentuk hingga 20 juta hektare kawasan konservasi maritim.
Dari target itu, telah tercapai sekitar 15 juta ha, di antaranya di Nusa Penida, perairan Anambas, Raja Ampat, dan Gili Matra.
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida baru disahkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Maret tahun ini.
Bantuan USAID untuk kawasan ini akan berakhir 2015, tapi tidak menutup kemungkinan dilanjutkan.
Berbagai lembaga swadaya masyarakat bertemu di Bali 2-4 September ini untuk memberikan masukan terhadap program kemaritiman yang dijalankan USAID di Indonesia.
