Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) membentuk kantor transisi berikut timnya yang dipimpin oleh Rini Soemarno, orang dekat Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Anggota kantor transisi yang terletak di Jalan Situbondo Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat itu terdiri dari Hasto Kristiyanto (politisi PDI-P), Anies Baswedan (jubir tim sukses Jokowi-JK), Andi Widjojanto (pengamat/dekat dengan PDI-P), Akbar Faizal (politisi Nasdem).
Sayangnya keterlibatan aktif Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) dalam pembentukan tim transisi itu tidak terlihat. JK dikabarkan kurang sreg dengan keberadaan tim tersebut.
Pengamat politik Igor Dirgantara menilai keterlibatan JK dalam tim transisi diperlukan sebagai penyeimbang, sekaligus mencegah dominasi kelompok tertentu.
Igor melihat ada tiga kemungkinan mengapa Jokowi tidak atau belum melibatkan JK dalam tim transisi tersebut.
Pertama, ketidakterlibatan JK di Tim Transisi menunjukkan bahwa peran JK dalam pemenangan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tidak dianggap signifikan oleh timses.
"Artinya kemenangan pasangan Jokowi-JK masih karena faktor Jokowi dan parpol pengusungnya. Berbeda dulu saat pilpres 2004 saat mendampingi SBY, faktor JK menentukan dan penting".
Kedua, usia JK yang lebih tua dari Jokowi tidak akan mewujudkan asumsi adanya matahari kembar dalam pemerintahan baru nanti. Peran JK akan mirip seperti Wapres Boediono sekarang terhadap SBY.
"Pengalaman JK lebih dibutuhkan, daripada sarannya. Sekarang, slogan 'lebih cepat, lebih baik' justru ada di Jokowi, bukan di JK untuk melakukan terobosan baru".
Ketiga, munculnya nama Kepala Staf Kantor Tim Transisi Rini Soemarno mengisyaratkan dominasi keputusan dalam pemerintahan Jokowi-JK berada di tangan Megawati.
"Tidak adanya orang yang mewakili JK di tim transisi menunjukkan hal itu. Citra 'petugas partai' memang tidak dapat disembunyikan di pundak Jokowi, namun justru JK lah sosok sebenarnya yang bukan petugas partai".
Dia menegaskan apabila hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kompleksitas politik antara relawan, simpatisan, masyarakat yang memilih dengan parpol pengusung.
"Sehingga JK perlu segera dilibatkan dalam kantor transisi itu," tegasnya.(ant/yus)
