Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana Mengaku Bingung Telah Ada Tim Transisi

Istana mengaku kebingungan dengan tim transisi yang telah dibentuk untuk masa peralihan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih definitif.
Ilustrasi: Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kanan) pada peresmian kantor transisi./Antara
Ilustrasi: Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kanan) pada peresmian kantor transisi./Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana mengaku kebingungan dengan tim transisi yang telah dibentuk untuk masa peralihan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih definitif.

"Jadi kami bingung, kalau sekarang sudah dibentuk tim yang macam-macam, presiden mau bicara dengan siapa. Kecuali kalau sesuatu yang sudah kita ketahui bersama," ujar Juru Bicara Presiden Julian A. Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Julian mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berinisiatif akan mengundang presiden terpilih definitif untuk membicarakan transisi pemerintahan.

Presiden dan pemerintahan saat ini, ujar Julian, akan berbicara dan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pemerintah dan program-program yang sedang berjalan kepada pemerintahan baru.

Namun demikian, lanjutnya, pembicaraan itu hanya akan dilakukan segera setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil atas gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh salah satu pasangan capres, Prabowo - Hatta Rajasa.

"Tim yang ditunjuk oleh presiden terpilih siapa, dikenalkan dengan bapak presiden. Misalnya silakan tim ekonomi nanti bicara dengan tim ekonomi dari pemerintahan, dan sebagainya. Bayangan saya seperti itu," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintahan baru yang akan datang mau tidak mau harus melanjutkan APBNP 2014 yang telah dijalankan oleh pemerintah saat ini.

"Ya itu memang amanat UU. Saya rasa kelazimannya memang demikian. Tapi kalau perubahan, itu nanti ada ruang untuk itu," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggi Oktarinda
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper