Pemerintah Diminta Jangan Sepelekan ISIS

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh kemungkinan masuknya ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) ke Indonesia.

"Faktanya, sejauh ini sudah ada beberapa kelompok orang yang berani menyatakan persetujuan dan keinginannya untuk bergabung dengan ISIS. Itu menandakan bahwa sebagian dari masyarakat setuju dan siap bergabung dan mengembangkan gerakan itu di Indonesia," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk segera menangkap orang-orang yang terbukti ikut mengembangkan ISIS di Indonesia karena tindakan mereka melanggar hukum yang dapat mengancam eksistensi Pancasila, UUD 45, dan NKRI.

Bahkan, kata Saleh, pada titik tertentu, penyebaran ideologi ISIS di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan makar atau subversif.

"Kan ada video yang disebarkan. Orang-orang yang ada di video itu tentu lebih mudah dikenali. Apalagi, pihak kepolisian mengklaim mengenal orang yang ada di dalam video itu," tuturnya.

Saleh mengatakan Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah yang secara resmi melarang ideologi ISIS di Indonesia.

"Pelarangan itu diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham itu di tengah-tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menjauhi dan menentang berkembangnya paham tersebut," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang bernaung dalam NKRI.

"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).

Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.

Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekatunggalikaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS. Ia berharap agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.