Bisnis.com, JAKARTA - Tim Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Tim Transisi mulai bekerja menyiapkan program kebijakan pemerintahan baru 2014-2019.
Mereka terbagi dalam 15 tim meliputi gugus tugas atau tim kerja yang membawahi berbagai bidang mulai dari isu nelayan, petani, pedesaan, infrasteuktur, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lainnya.
Jokowi telah mendapatkan laporan terkait pembentukan tim itu dan langsung menugaskan mereka untuk bekerja sesuai bidang masing-masing. Ia menegaskan tidak ada pembahasan kabinet dalam tim yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut.
"Kemarin saya sampaikan bukan urusan mencari menteri, bukan urusan power sharing, ini urusan kebijakan apa-apa yang akan kita lakukan. Ini tradisi baru," kata Jokowi di Kantor Transisi Jl Situbondo nomor 10 Menteng Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Jokowi yang berkemeja putih lengan panjang didampingi oleh Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarno dan empat deputi Kantor Transisi Anies Baswedan, Akbar Faizal, Hasto Kristiyanto dan Andi Widjajanto melakukan pertemuan tertutup di kantor transisi satu jam.
Pembentukan kantor transisi ini mendapat kritik dari kubu Prabowo-Hatta yang menilai terlalu buru-buru menentukan kebijakan pada pemerintahan baru yang akan datang karena gugatan sengketa pemilu masih diproses Mahkamah Konstitusi.
Menurut Jokowi tim kantor transisi merupakan bentuk kerja cepat sebagai persiapan pemerintahan ke depan setelah KPU menetapkan Jokowi-JK menjadi pemimpin tanah air. Tetapi kubunya tetap menghormati proses sengketa di MK.
"Kita memang ingin cepat. Sebenarnya pembentukan kabinet bayangan bisa disusun sejak kampanye berlangsung, apalagi sekarang KPU sudah memutuskan. Tapi di depan kita sampaikan kita menghormati proses di MK," jelasnya.
Anies Baswedan menambahkan personel tim kerja berasal dari kalangan akademisi, profesional, swasta, birokrat, politikus dan sebagainya. Mereka akan mengidentifikasi persoalan di lapangan yang kemudian melaporkan kepada presiden dan wakil presiden.
"Ini jadi produk yang akan dikerjakan. Beliau [Presiden] yang memutuskan dipakai atau tidak," kata Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
