Bisnis.com, JAKARTA--Kriminalisasi, intimidasi dan tindakan represif (kekerasan) terhadap masyarakat semakin meningkat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
"Konflik agraria dan sumber daya alam yang tidak terselesaikan hingga saat ini justru dijawab dengan pengerahan aparat yang berlebihan, intimidasi, dan penangkapan," ujar Manager Kampanye Eknas Walhi Kurniawan Sabar, di Jakarta, Senin (30/6/2014) seperti dikutip Antara
Ironisnya, menurutnya, kondisi yang sangat tidak demokratis ini justru terjadi menjelang perhelatan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yakniPemilihan Presiden 2014-2019 pada 9 Juli mendatang.
Namun hingga kini, lanjutnya, belum ada tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun seluruh pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon pemimpin Indonesia yang tentunya juga akan bertanggung jawab atas masalah yang akan terus berlanjut di masa pemerintahan yang baru.
Berdasarkan pantauan WALHI, KPA, KONTRAS, AGRA, PIL-NET, SPKS, dan IHCS dalam Juni saja ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Di antaranya penggusuran paksa, penangkapan terhadap delapan orang dan kekerasan terhadap warga Karawang yang bersengketa dengan perusahaan properti mengakibatkan 11 warga terluka (Jawa Barat).
Selain itu, kriminalisasi enam orang masyarakat adat Tungkal Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di taman suaka marga satwa Danku (Sumatera Selatan), kriminalisasi dan penembakan yang mengakibatkan satu orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan produsen minyak sawit sejak tahun 2003 (Kalimantan Tengah).
