Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja perbaikan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga (KL) 2013 melempem setelah Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 65 kementerian/lembaga, atau 74,7% dari 87 KL.
“Pada 2010, KL yang dapat WTP itu 56%. Lalu, 2011 menjadi 63%. Kemudian, 2012 menjadi 77%. Tetapi pada 2013 turun sedikit menjadi 74%,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, Jumat (20/06).
Dia menjelaskan penguatan instansi pemerintahan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satunya antara lain memperbaiki akuntabilitas keuangan kementerian/lembaga.
Menurutnya, pemerintah masih perlu bekerja keras dalam memperbaiki akuntabilitas laporan keuangan. Dia menyebutkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WT masih jauh dari target rencana pemerintah jangka menengah nasional sebesar 60%.
“Untuk pemerintah daerah, pada 2010 hanya 3% yang mendapatkan WTP, kemudian naik jadi 9% pada 2011. Masih jauh dari target RPJMN. Ini membuktikan jika pekerjaan rumah pemerintah masih banyak,” tuturnya.
