Bisnis.com, SEMARANG--Greenpeace sebagai organisasi lingkungan global mendesak pemerintah menghentikan rencana pembangunan PLTU Batang karena dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan mata pencaharian nelayan.
Arif Fiyanto, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, meminta pemerintah pusat dan daerah kompak menghentikan proyek sektor energi itu.
"Financial closing 6 Oktober tahun ini, kalau sampai waktu yang ditentukan investor dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan pembebasan lahan. Kami meminta presiden yang harus membatalkan," ujarnya, Selasa (10/6/2014).
Dia meminta pemerintah mendengarkan keinginan warga yang mempertahankan lahan dan tidak memperkenankan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2x1.000 MW itu.
Greenpeace mengaku sejak 2011 mendampingi warga setempat untuk melakukan penolakan dan mempertahankan hak untuk tinggal di wilayah yang sedianya dijadikan lokasi pembangunan PLTU.
Arif mengatakan proyek akan berdampak terhadap hilangnya mata pencaharian 10.961 nelayan. "Mereka kehilangan tempat mencari ikan karena areanya menjadi alur untuk batu bara yang diambil dari Kalimantan," ungkapnya.
Organisasi pegiat lingkungan itu mengingatkan pemerintah untuk tidak tergantung dengan bahan baku kotor seperti batu bara yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebaliknya mereka mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
"Sumber energi geothermal, angin, mikrohidro itu bisa dimanfaatkan dan lebih sehat untuk tanah dan perairan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
