Bisnis.com, JAKARTA – World Bank menilai gap kesenjangan antar masyarakat miskin dan kaya Indonesia amat besar. Hal ini diharapkan menjadi fokus dan perhatian bagi presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia.
Ekonom World Bank Indonesia Vivi Alatas menyampaikan untuk dapat mengecap hasil pertumbuhan, Indonesia harus melakukan pemerataan, yang berdampak langsung pada keadilan.
“Kalau saya punya kesempatan, saya ingin sampaikan ke pemerintah baru untuk mengatasi kesenjangan. Sekitar 35% penyebab kesenjangan adalah circumtances, hal-hal yang tidak dapat kita ubah seperti lahir di mana, siapa orang tua, gender, dan sebagainya. Ada juga kesenjangan yang terbuka karena usaha individu berbeda-beda. Untuk itu, dibutuhkan campur tangan pemerintah pada segala level,” kata Vivi di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Vivi juga menegaskan pentingnya pemerintah menyorot gap-gap di sektor lain, misalnya infrastruktur. Ia menyampaikan, saat ini spending infrastruktur Indonesia adalah 2,5%, jauh dari China yaitu sebesar 9%. Kondisi ini berdampak langsung pada mahalnya biaya logistik.
Selain itu, gap lain yang harus turut menjadi perhatian pemerintah adalah gap pada keahlian.
“Tingkat pengangguran lulusan SMA dan perguruan tinggi menanjak. Namun membingungkan, di saat yang sama perusahaan mengaku kesulitan mencari tenaga kerja yang mereka butuhkan,” jelas Vivi.
Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah, menurut Vivi yaitu perbaikan akses informasi, di mana seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhannya.
“Kesenjangan-kesenjangan ini harus segera diatasi, kalau tidak akan menjadi bom waktu. World Bank melakukan survei dan melihat kesenjangan ekonomi naik 10% dalam 10 tahun terakhir,” ujar Vivi.
