Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Agama menyatakan ke depan jamaah haji Indonesia akan dilengkapi dengan gelang elektronik.
Namun demikian, menurut Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, untuk pelaksanaan musim haji 1435H/2014 M belum bisa dilaksanakan karena negosiasi pengadaan barang tersebut belum mencapai kesepakatan.
Gelang elektronik dimaksudkan untuk mengeliminiasi kasus jamaah haji Indonesia tersesat atau hilang ketika berada di Makkah dalam menunaikan ritual haji.
Hal itu dikatakan Wamenag di hadapan delegasi Aljazair yang berkunjung ke Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Melalui gelang tersebut, pergerakan seorang jamaah haji yang tersesat di jalan dapat dipantau dan diketahui posisinya sehingga petugas haji mudah memberi pertolongan untuk selanjutnya bisa membawa ke hotel atau pemondokannya.
“Kami bersyukur, dari tahun ke tahun pelaksanaan dan penyelenggaraan haji semakin baik. Namun kekurangan memang masih ada,” kata Wamenag.
Delegasi Aljazair berkunjung ke Indonesia selain untuk melakukan studi banding dalam bidang perhajian juga ingin mempelajari manajamen wakaf, infak dan sadakah. Indonsia sudah memiliki badan zakat, tetapi di negeri itu baru akan dibentuk.
“Karena itu kami ingin belajar dari Indonesia, termasuk manajemen haji,” kata Said Ahmed, pimpinan delegasi tersebut.
Delegasi yang terdiri delapan orang tersebut, sebelumnya juga mengunjungi kantor Baznas dan sejumlah lembaga lainnya.
Dari kunjungannya ke Indonesia, kata Wamenag, diharapkan dapat diperoleh manfaat untuk meningkatkan kemajuan umat Islam Aljazair.
Terkait dengan penyelenggaraan haji, pimpinan delegasi Aljazair memberi apresiasi atas kemajuan yang dicapai. Soalnya, memberangkatan 211.000 orang sesuai kuota bukan pekerjaan ringan.
Indonesia, setelah dipotong 20% sebagai kebijakan Saudi, pada musim haji 2014 mengirim jamaah haji 168 ribu. Belum termasuk tenaga petugas sekitar 800 orang.
Setelah pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kata Sesditjen Haji Khasan Faozi, jamaah diberi pembekalan berupa manasik haji di berbagai daerah tingkat dua.
Pembekalan tersebut sangat penting mengingat suasana di Tanah Suci jauh berbeda dengan kondisi di Tanah Air. Jamaah haji pun pemberangkatannya diatur dengan sisem kelompok terbang (kloter), dan sebelumnya diperiksa kesehatannya. Semua dilakukan secara transparan.
Kepada rombongan delegasi, Wamenag mengatakan bahwa jika ingin mendalami sistem manajemen haji Indonesia maka delegasi dari Aljazair bisa melihat langsung penempatan petugas di berbagai bandara keberangkatan jamaah haji.
“Kami terbuka, transparan. Tidak ada rahasia dalam manajemen haji,” Wamenag menegaskan.
Regulasi penyelenggaraan haji pun akan terus diprbaiki. Salah satunya adalah melalui Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Ke depan, setiap jamaah yang menyimpan dana di sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji dapat mengetahui berapa besar dana optimalisasi yang diperoleh sesuai dengan jangka waktunya.
“Kita harapkan pembahasan RUU tersebut segera dapat diselesaikan di DPR,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
