Bisnis.com, LISBON - Mahkamah Agung Portugal memutuskan beberapa langkah penghematan untuk diajukan pada anggaran negara tahun ini.
Beberapa komponen yang disorot MA yaitu pemangkasan upah pada sektor publik yang telah menciptakan gap sebesar 700 juta euro.
MA mengusulkan pemotongan gaji 2%-12% sektor publik yang dinilai merupakan elemen utama pemotongan belanja Portugal.
Namun, pengadilan menepikan ide pemotongan dana pensiun, kesehatan, dan tunjangan pengangguran. Menurut MA, pemotongan biaya pada unsur-unsur tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.
Para analis menilai langkah ini berisiko terhadap pemulihan ekonomi Portugal yang telah tiba pada tahap ‘memungkinkan untuk menanggalkan bailout’ senilai 78 miliar euro yang berasal dari Uni Eropa dan IMF.
“Realisasi anggaran telah berjalan selama setengah tahun sehingga jumlah ini (tingkat belanja sebelum pemotongan upah) dapat merusak target konsolidasi anggaran,” kata ketua MA Portugal, Joaquim de Sousa Ribeiro, Sabtu (31/5).
Daripada memberhentikan pemanfaatan bailout, Portugal harus fokus menekan defisit anggaran mereka dalam beberapa tahun mendatang. Gap anggaran harus ditekan hingga 4% dari PDB tahun ini, 2,5%. Pada 2013, defisit anggaran Portugal adalah 4,9% dari PDB.
Putusan MA memaksa pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk menghemat anggaran, misalnya melalui kenaikan pajak.
Sebelumnya, pada analis mengkritik pemerintah Portugal yang dinilai terlalu berfokus pada rencana kenaikan pajak daripada langkah reformasi lain yang dapat mengefisiensikan anggaran negara.
