Bisnis.com, JAKARTA--Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengkritik pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Dia menilai agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang diusung Hatta Rajasa sewaktu jadi Menko Perekonomian akan kembali digaungkan saat dirinya jadi cawapres pendamping Prabowo.
"Program MP3EI itu bukan menyelamatkan Indonesia tapi bagaimana pasangan capres dan cawapres itu akan mengambil keuntungan dari proyek tersebut," paparnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Dia menyebut anggaran untuk infrastruktur MP3EI saja membutuhkan angka lebih dari 1.000 triliun. Hal tersebut tidak akan cukup jika menggunakan APBN.
Untuk itu, katanya Pemerintah kerap melakukan lobi dengan ratusan pengusaha asing guna menggoalkan program MP3EI tersebut.
"Artinya, selama ini apa yang dikatakan Prabowo anti asing itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sudah jelas, Prabowo-Hatta akan pro asing jika terpilih," paparnya.
Dia menegaskan program MP3EI akan kembali dilakukan pada masa pemerintahan mendatang dengan merujuk aturan Komisi Pemilihan Umum terkait capres dan cawapres untuk menandatangani dan melanjutkan program pemerintah sebelumnya.
Haris menuturkan bahwa program MP3EI tersebut sangat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di mana masalah pertambangan dan perkebunan sawit akan mencederai hak manusia terutama buruh dan pengusaha.
Sementara itu, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Albet Nego memaparkan, proyek MP3EI sudah lama menjadi program yang ditolaknya lantaran berpotensi merusak lingkungan Indonesia.
"Pemerintah sampai saat ini belum selesai membereskan soal HAM. Dengan adanya proyek MP3EI yang sudah berjalan tersebut sama saja membuka kran pelanggaran HAM," paparnya.
Albet Nego menambahkan penyelesaian masalah HAM di Indonesia tidak akan tuntas jika penguasanya terlibat dalam pelanggaran HAM itu sendiri.
