Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprediksi gas elpiji 3 kilogram alias si melon kembali lenyap pada Juli 2014 mendatang karena masalah masih lemahnya pengawasan distribusi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Sumarwan HS mengatakan mekanisme penyaluran dari distributor ke agen si melon adalah persoalan yang belum teratasi dengan baik. Menurutnya kelangkaan elpiji di Bandung Raya dan sejumlah daerah di Wilayah III Cirebon pekan-pekan ini bukan karena persoalan kuota Pertamina.
Menurutnya di tingkat agen, menjadi titik spekulan yang menaikan harga gas elpiji sehingga terjadi disparitas yang cukup jauh. Sumarwan mengaku saat ini kenaikan harga gas elpiji 3 kilo di sejumlah daerah sudah tidak logis. “Ada kenaikan sampai Rp20 ribu perbedaan harganya,” katanya di Bandung, Kamis (22/5).
Pihaknya mengaku saat ini kasus kelangkaan si melon seperti di Kabupaten Bandung sudah mulai teratasi. Hal yang sama menurutnya terjadi juga di Kabupaten Majalengka dimana Pertamina menurunkan pasokan insidentil ke titik-titik yang terjadi kelangkaan. “Kalau masih seperti ini, nanti lihat saja sebelum atau sesudah lebaran [kelangkaan] muncul lagi,” katanya.
Dinas ESDM sendiri mengaku terus berkomunikasi dengan PT Pertamina. Sumarwan membantah permasalahannya adalah terbatasnya kuota dari BUMN tersebut pada sejumlah daerah. Pertamina sudah menyakinkan sedia setiap saat bahkan dalam kasus darurat pun untuk menambah pasokan. “Tidak ada masalah dari rantai distribusi Pertamina ke Distributor,” ujarnya.
Dia mengaku persoalan hanya ada di agen yang sulit dikontrol. Pihaknya menilai boleh-boleh saja agen menaikan harga atas elpiji 3 kilo namun harus dengan harga yang wajar. Dinas ESDM sendiri bersama Dinas Perhubungan, PT Pertamina dan Polda Jabar pekan ini akan membahas pengamanan jalur distribusi BBM dan migas menjelang lebaran.
Sumarwan berharap jika pihak kepolisian ikut mengawal jalur distribusi, masalah kelangkaan di tingkat agen bisa diminimalisir. “Ada gangguan di agen, utamanya tidak ada masalah dari sisi suplai Pertamina,” katanya.
Terpisah, Komite Tetap Bidang Energi Kadin Jabar Tubagus Raditya Indrajaya mengatakan pihaknya mendesak agar Pertamina bisa menindak tegas agen-agen yang sudah diketahui bertindak nakal. Menurutnya menjadi tugas Pertamina dan kepolisian agar tindakan curang ini diseret ke jalur hukum.
“Pertamina harus berani dan polisi harus menyeret agen yang nakal tsb ke ranah hukum, agar terjadi efek jera,” katanya kepada Bisnis.
Dia mengaku persoalan kelangkaan ini agak komplek karena selain langka di lapangan juga terjadi disparitas harga yang terlalu lebar antara elpiiji 3 kilo dan 12 kilo. “Sehingga kelihatannya banyak agen dan pengkalan yang nakal,” katanya.
Raditya mengaku kekhawatiran Pemprov Jabar si melon lenyap pada Juli nanti sangat beralasan. Menurutnya dari sisi permintaan menjelang Lebaran sudah pasti akan terjadi peningkatan. “Pertamina harus siap untuk memenuhi itu tapi di sisi lain penegakan hukum juga harus ditingkatkan sisi pengawasannya,” paparnya.
Pihaknya meminta agar kekhawatiran ini tidak terjadi, pihak-pihak terkait segera membentuk tim terpadu yang melibatkan unsur kepolisian. Menurutnya dari sisi suplai Pertamina siap, tapi tindakan tegas kepolisian pun harus beriringan. “Agen dan pangkalan yang menimbun itu sudah mengganggu ketertiban umum, harus ditindak,” katanya.
Terpisah, Bupati Bandung Dadang M Naser pun meminta Hiswana Migas dan PT Pertamina bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung.
Menurutnya, sangat tidak beralasan apabila kelangkaan 'si melon' ditimpakan terhadap pihak lain, seperti peternakan maupun pelaku usaha lainnya. Pasalnya, jumlah mereka itu sangatlah tidak signifikan. "Pemda sendiri tidak bisa menggelar operasi pasar karena pemda sendiri telah menerima laporan mengenai kelangkaan dari masyarakat," ucapnya.
Kalaupun ada dugaan adanya praktik penimbunan 'si melon' oleh para spekulan, dirinya meminta kedua institusi tersebut segera mengungkapnya dengan cara melibatkan aparat kepolisian. Dirinya khawatir apabila masalah ini terus dibiarkan akan menyebabkan tingginya laju inflasi pada Mei dan Juni. Terlebih masyarakat muslim akan segera memasuki bulan puasa.
"Tak hanya itu, manajemen pendistribusiannya pun harus ditinjau ulang karena memang dengan sistem yang ada saat ini memudahkan orang melakukan penimbunan," paparnya. (Hedi Ardhia)
