Bisnis.com, DENPASAR - Berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Civil Society Organisation mendesak Pemerintah Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
Penerapan prinsip terbuka akan mampu meningkatkan pendapatan negara sekaligus memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana pembangunan untuk kesejahteraan sosial.
"Implementasi pemerintahan terbuka, transparan akan meminimalisir persoalan korupsi yang menggerogoti pembangunan," ujar Direktur Program Transparency International(TI) Indonesia Ilham Saenong dalam pernyataan sikapnya menyambut pelaksanaan Open Goverment Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting yang akan dilangsungkan 6-7 Mei di Bali, Sabtu (3/4).
Civil Society Organisation (CSO) atau organisasi masyarakat sipil terdiri atas TI Indonesia, MediaLink, Infid, TIFA, dan Sloka Institute.
Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, sebuah lembaga yang fokus mengamati keterbukaan informasi menambahkan meski sejak tiga tahun Indonesia tergabung dalam OGP, tetapi belum signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka.
Alhasil saat ini capaian pembangunan Indonesia hanya 20% dari target Millenium Development Goals (MDGs) akibat tidak dijalankannya tata kelola pemerintahan terbuka. Pasalnya masih ada kebocoran anggaran dan korupsi.
Agus Sumberdana, Direktur Sloka Institute Bali, lembaga yang fokus dalam pengembangan jurnalisme warga di Bali berharap keterbukaan informasi tidak hanya diimplementasi di pusat tetapi daaerah.
Untuk mendorong agar Pemerintah Indonesia semakin terbuka, rencananya kalangan masyarakat sipil tersebut akan menggelar CSO Day pada 5 Mei di Tanjung Benoa, Bali. Hasil pertemuan itu nantinya akan dibawa dalam forum OGP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
