Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MENUJU PILPRES 2014: Suryadarma Ali Dinilai Membangkang Dari Kesepakatan Islah

Ketua Umumm Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadarma Ali (SDA) dinilai tidak menaati kesepakatan islah (damai) sehubungan langkah politiknya menggelar pertemuan informal dengan sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah di Hotel JS Luwansa, Kuningan pada Jumat (2/5/2014).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umumm Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadarma Ali (SDA) dinilai tidak menaati kesepakatan islah (damai) sehubungan langkah politiknya menggelar pertemuan informal dengan sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah di Hotel JS Luwansa, Kuningan pada Jumat (2/5/2014).

"SDA tidak sesuai kesepakatan islah, menggelar petemuan untuk membuat kertas dukungan terhadap calon presiden tertentu. Atas langkah politik itu, saya undang DPW ke Hotel Crown Jumat malam agar mereka tidak meneken pernyataan yang tidak prosedural itu," kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Antara melaporkan.

Emron mengatakan, pertemuan yang digelarnya dihadiri sedikitnya 22 Ketua DPW.

Selain meminta agar tidak memberi tandatangan surat dukungan, pertemuannya dengan DPW juga membahas siapa Capres yang akan didukung PPP.

"Kalau hasilnya berbeda dengan hasil pertemuan yang digelar SDA, ya, voting di Rapimnas," ujarnya.

Emron juga mengatakan, hasil pertemuannya dengan 22 Ketua DPW akan disampaikan di rapat Pengurus Harian (PH) dan Majelis Musyawarah (MM).

Komunikasi politik juga akan terus dilakukan pihaknya sampai pelaksanaan Rapimnas 10 Mei 2014 nanti.

Selain itu, setelah mendengarkan pernyataan terbaru seluruh anggota MM dalam membangun komunikasi dan lobi politik terkait pengusungan capres, maka pihaknya akan semakin mengintensifkan komunikasi kepada semua bakal capres mengenai pembagian tugas dan kepada semua parpol terkait finalisasi arah koalisi "Kemudian akan membahasnya kembali pada rapat MM 6 Mei.

"Majelis Musyawarah akan melaporkan rekomendasinya pada Rapat Pengurus Harian (PH) DPP 7 Mei pukul 19.00 WIB. Dan Pengurus Harian DPP melaporkan kepada Rapimnas 10 Mei, sembari menunggu finalitas kursi PPP berdasarkan rekapitulasi KPU 9 Mei," paparnya. (ant/yus)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yusran Yunus
Editor : Yusran Yunus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper