Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat evaluasi pelaksanaan aturan pembebasan lahan untuk kepentingan publik dan isu perdangangan terkait perundingan WTO.
Presiden mengatakan implementasi aturan pembebasan lahan untuk kepentingan publik harus berjalan efektif untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dia meminta para menteri terkait dan Badan Pertanahan Nasional mengawasi agar aturan tersebut bisa memberi kepastian hukum bagi investasi infrastruktur sambil tetap melindungi hak masyarakat lokal.
“Aturan ini harus tepat mengacu pada UU, berorientasi pada kepentingan bersama tanpa mengurangi hak-hak rakyat sehingga ada kepastian dalam penggunaan tanah,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (24/4).
Terkait WTO, Presiden mengatakan peran Indonesia dalam rezim perdagangan bebas global tersebut semakin lama semakin besar.
Posisi Indonesia sebagai salah satu 20 ekonomi terbesar dunia mengharuskan pemerintah semakin cakap dalam menetapkan kebijakan terkait perdagangan internasional.
“Saya tahu bahwa perdagangan internasional itu sesuatu yang dinamis dan berkembang dari masa ke masa, terjadi benturan kepentingan negara. Tentu harus kita sikapi dengan tepat dan benar karena menyangkut kepentingan nasional kita,” ujarnya.
