Bisnis.com, JAKARTA—Bank Dunia menyatakan sistem manajemen krisis di Indonesia masih tergolong lemah. Akibatnya, ketika diguncang oleh krisis atau bencana alam selanjutnya, ekonomi Indonesia berpotensi kembali tumbang.
Direktur World Development Report (WDR) Bank Dunia Norman Loayza menekankan pentinya sistem pengelolaan krisis untuk memperkuat fondasi aspek ekonomi dan sosial sehingga krisis yang ada nantinya tidak berdampak signifikan terhadap suatu negara.
“Kebanyakan negara yang belum menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman krisis adalah negara berkembang,” kata Loayza dalam peluncuran World Development Report 2014 di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Lebih lanjut, laporan Bank Dunia yang bertajuk Risk and Opportunity : Managing Risk for Development tersebut mengemukakan sistem manajemen krisis Indonesia masih minim jika dilihat dari indeks kesiapan negara dalam menghadapi krisis dapat diuraikan.
Adapun, indeks tersebut meliputi sumber daya manusia, aset fisik dan finansial, dukungan sosial, dan pemerintah.
Menurutnya, Indonesia harus belajar banyak dari Bangladesh, India, Ceko, dan Peru yang sukses mengimplementasikan manajemen krisis sehingga ketiga negara tersebut mampu bangkit ketika mengalami krisis yang sama.
“Sebut saja India, negara ini hampir setiap tahun mengalami kekeringan sehingga membuat petani merugi. Tetapi, berkat inovasi asuransi pertanian, para petani tidak harus merugi akibat kekeringan,” tambahnya.
Manajemen krisis juga erat kaitannya dalam melindungi kelompok yang tergolong rentan di suatu negara yaitu masyarakat miskin. Kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan berisiko terkena pukulam telak ketika suatu krisis mulai melanda suatu negara.
Senada dengan Loayza, ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengungkapkan pemerintah harus berperan dalam mengimplementasikan 2 kebijakan yang bersumber dari pengelolaan krisis yaitu manajemen promosi dan perlindungan.
Selain harus menjaga iklim investasi Indonesia tetap sehat dan terkendali, pemerintah juga harus menerapkan ketepatan data untuk menjamin program perlindungan sosial misalnya jaminan sosial dan kesehatan dapat tersalurkan tepat sasaran.
“Sedikit saja kenaikan inflasi, angka kemiskinan berpotensi bertambah. Maka kebijakan proteksi tersebut cukup efektif untuk meredam kenaikan lebih jauh,” jelas Vivi Alatas.
Bank Dunia mencatat Indonesia pernah terpapar 2 krisis yaitu krisis keuangan dunia pada 1998 dan krisis keuangan Asia pada 2008-2009. Kedua krisis tersebut secara otomatis menaikkan angka kemiskinan Indonesia, apalagi hampir 40% populasi penduduk Indonesia masih berada di garis kemiskinan atau rentan miskin.
