Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Kota Bekasi dinilai membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Dengan luasan lahan yang tidak lebih dari 3% untuk industri, pemkot tidak melakukan langkah bersama untuk menjaga dunia usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi mengatakan tidak ada upaya sinergis dari pemda untuk memajukan bisnis di Bekasi. “Birokrasinya seakan tidak mengerti dunia usaha” tuturnya pada Bisnis, Selasa (22/4/2014).
Kota Bekasi sebagai wilayah yang langsung bersebelahan dengan Jakarta, tuturnya, masih mempunyai harapan di sektor properti. Akan tetapi, melihat tata kota yang ada, pengembang harus mempunyai visi dan modal besar untuk menancapkan bisnisnya di Bekasi.
Pelaku usaha di bidang properti juga dipaksa untuk memberikan sumber daya yang besar untuk menciptakan tata kota yang terlanjur semrawut.
Dari data luasan banjir 2013, total daerah yang tergenang air saat banjir melanda lebih dari 10% wilayah Bekasi. “Banyak daerah yang tak punya saluran air," tuturnya.
Kondisi luasan daerah yang tergenang, pemerintah kota berkomitmen menggelontorkan biaya besar untuk mengatasi banjir. Dalam rencana RPDK tujuh prioritas pembangunan 2015, sarana dan prasarana menjadi bidang yang memakan anggaran tertinggi.
Melihat kondisi saat ini, Apindo mendesak pemkot lebih mengerti kebutuhan dunia usaha, baik dari segi infrastruktur dan kebijakan. “Sejauh ini pemda tidak intervensi mengenai kebijakan yang mendukung pengusaha,” tambahnya.
Pentingnya dunia usaha sebagai mitra kerja pemda belum berjalan seiringan, dia menilai banyak kepentingan yang akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja.
"Oknum-oknum masih memanfaatkan banyaknya pelaku industri untuk kepentingan mereka," ungkap Purnomo. Padahal, keberadaan industri juga memberi penghidupan bagi masyarakat Bekasi.
