Bisnis.com, BANDUNG - Tahun ini, sekurangnya 6-7 hektar lahan di kawasan Gedebage akan dibebaskan.
Pemprov Jabar tahun ini juga berencana membebaskan lahan di kawasan Gedebage seluas 6-7 hektar untuk kepentingan akses simpang tak sebidang (interchange) Tol Cileunyi.
Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Jabar Dadang Suharto mengatakan Pemprov harus membebaskan lahan demi kepentingan akses masuk ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gedebage, Kota Bandung.
Menurut Dadang, interchange sepanjang kurang lebih 2 kilometer ini diperuntukan untuk menunjang acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional XIX 2016 nanti.
Saat ini, lanjut dia, kondisi akses ke stadion sangat tidak memungkinkan.
“Apalagi buat keluar masuk transportasi acara berskala besar seperti PON. Untuk itu kita buka akses ke Stadiun di Gedebage, dari kilometer 149 sampai Jalan Soekarno Hatta dan Terminal Peti Kemas Bandung,” paparnya, Selasa (25/2/2014).
Saat ini, sebetulnya akses dari kilometer 151 sudah dibuka, namun hanya untuk pasokan logistik proyek sementara.
Dadang mengatakan, untuk membebaskan lahan ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp26 miliar.
Biaya besar ini menurutnya memperhitungkan lahan di Bandung timur yang kenaikannya sangat tinggi.
Proyek ini, menurutnya, telah dapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Sekitar dua minggu lalu Dirjen Pekerjaan Umum pun telah meninjau lokasi proyek.
Rencananya tahun depan pengerjaan fisik sudah dimulai dan bisa digunakan pada pembukaan PON 2016.
“Artinya pemerintah hanya punya waktu satu tahun mengerjakan proyek. Akses ini minimal sudah dibuka tahun depan," kata Dadang.
Pemprov sudah siap anggarkan di APBD perubahan untuk tambahan biaya mengingat kemungkinan banyaknya pemilik lahan yang menaikan harga.
APBN pun menurutnya akan menopang pendanaan, ditambah pinjaman dari badan kerja sama Indonesia-Jepang, JICA.
Terlebih, proyek tol ini terhubung dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang terdiri dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Cisumdawu, dan Soreang-Pasirkoja, Soroja.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Jabar Deny Djuanda menambahkan Pemprov tidak akan melibatkan PT Jasa Sarana.
PT Jasa Sarana sendiri memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemprov Jabar dan Kementerian PU untuk proyek BIUTR.
"Dulu memang ada rencana dengan kerjasama Jasa Sarana, mengingat banyak persyaratan karena swasta murni tidak jadi," ujar Deny.
Proyek pembukaan akses interchange pun akan dilelang secara terbuka.
Pihaknya berharap pembebasan lahan segera dimulai, mengingat akses akan dipakai dua tahun lagi.
"Secepatnya, silakan bebaskan lahan. Tahun ini belum bisa dibangun. Tapi 2016 sudah dekat," kata Deny. (Hedi Ardhia/Ranni Fadila)
