Bisnis.com, BANGKOK – Selasa (25/2/2014) pemerintahan sementara Thailand terpaksa harus mengadakan rapat di luar Bangkok.
Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul mengatakan Yingluck akan menggelar rapat kabinet pada Selasa, dengan lokasi kemungkinan di luar ibu kota Thailand.
"Sangat mungkin kami akan menggelar rapat kabinet di luar Bangkok. Di mana lokasi pasti Perdana Menteri sekarang, saya juga tidak diberitahu," kata Surapong.
Sementara itu, krisis politik yang menghadapkan pengunjuk rasa antipemerintah dari Bangkok dan wilayah selatan melawan pendukung Yingluck dari kawasan pedalaman utara dan timurlaut, tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Sejauh ini pihak angkatan bersenjata bersikukuh tidak akan campur tangan.
Padahal, pada 2006 angkatan bersenjata sangat berperan dalam penggulingan Thaksin dalam kudeta terakhir.
Thailand tercatat pernah mengalami 18 kali kudeta atau pun upaya penggulingan sejak negeri ini menjadi pemerintahan monarki konstitusional pada 1932.
"Seseorang harus bertanggung jawab namun tidak berarti tentara bisa campur tangan tanpa kerangka (hukum)," kata panglima angkatan bersenjata Prayuth Chan-ocha dalam pidatonya di stasiun televisi.
"Bagaimana kami bisa yakin bahwa jika kami menggunakan tentara, situasi akan kembali damai?" ujarnya.
Para pengunjuk rasa yang mengganggu dan memboikot jalannya pemilihan umum pada awal Februari, diarahkan untuk menyasar bisnis yang terkait Thaksin.
Mereka, pada Senin lalu berkumpul di luar sebuah stasiun televisi yang dipimpin anak lelaki Thaksin.
Mereka juga bergerak menuju kementerian luar negeri dan kementerian keuangan.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan akan mencoba menyelesaikan proses pemilu pada akhir April.
Namun, mereka kemudian menunda batas waktu itu demi menunggu keputusan pengadilan.
Keputusan itu membuat situasi negara di bawah pemerintahan sementara dengan kekuasaan terbatas itu menjadi semakin labil.
Sejauh ini belum jelas siapa bertanggung jawab atas ledakan bom pada Minggu di sebuah kawasan perbelanjaan yang padat.
Namun, polarisasi masyarakat Thailand meningkatkan kemungkinan semakin meluasnya pertikaian sipil.
