Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembiayaan Perubahan Iklim Diharap Tak Dibalur Aksi Tipu-Tipu

Sedikitnya 28 organisasi sipil dari negara berkembang, termasuk Indonesia, mendesak tak ada lagi muslihat dalam pembiayaan perubahan iklim terkait dengan Green Climate Fund (GCF) yang tengah dibicarakan di Bali pada 19-21 Februari.
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 21 Februari 2014  |  08:45 WIB
Ilustrasi - Reuters
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -Muslihat alias aksi tipu-tipu menjadi hal yang dikhawatirkan masih terjadi dalam praktik pembiayaan perubahan iklim di dunia.

Sedikitnya 28 organisasi sipil dari negara berkembang, termasuk Indonesia, mendesak tak ada lagi muslihat dalam pembiayaan perubahan iklim terkait dengan Green Climate Fund, GCF, yang tengah dibicarakan di Bali pada 19-21 Februari.

Masyarakat sipil mengatakan, pembiayaan itu sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan di negara-negara berkembang yang terdampak perubahan iklim.

Deddy Ratih dari Friends of the Earth Indonesia mengatakan salah satu perkembangan terkait masalah itu adalah adanya bias dalam anggota Board of the Green Climate Fund itu sendiri.

GCF dibentuk melalui Konferensi UNFCCC pada 2010 guna menjamin pembiayaan iklim disalurkan dengan baik pada seluruh negara berkembang.

"Pembiayaan sektor swasta menjadi solusi yang dipilih untuk masalah perubahan iklim. Berdasarkan pengalaman kami, sektor swasta berarti akan menghasilkan keuntungan sebagai pendorong utama dalam program tersebut, bukan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan," kata Deddy dalam keterangan bersama, Jumat (21/2/2014).

Dia mengatakan, Private Sector Facility yang berarti adalah perusahaan besar sekaligus modal besar, rencananya akan dipakai dengan alasan dana negara yang terbatas.

Tak hanya itu, skema utang pun nampaknya akan digunakan sebagai instrumen utama dalam GCF kelak.

Masyakat sipil menegaskan mekanisme utang, apalagi dengan bunga relatif tinggi, bertentangan dengan prinsip yang menyatakan bahwa pembiayaan itu adalah obligasi negara maju.

Deddy menuturkan, negara-negara maju menyebabkan masalah perubahan iklim namun kini meminta masyarakat di negara-negara Selatan untuk membayar pinjaman dan bunganya sekaligus.

"Kami mendesak negara maju untuk menghadapi tanggung jawab mereka atas krisis iklim dan memenuhi obligasinya. Bukan melalui mekanisme utang dan bukan melalui pembiayaan dari sektor swasta," kata Deddy.

Masyarakat sipil juga mendesak agar GCF menghormati hak asasi manusia dan memprioritaskan kebutuhan orang-orang yang terpengaruh paling besar dalam masalah perubahan iklim, dibandingkan dengan kepentingan pembiayaan sektor swasta.

Mereka berkeyakinan bahwa korporasi tentunya akan mengambil keuntungan sebagai hal utama dalam mekanisme pembiayaan tersebut, bukan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Selain Friends of the Earth Indonesia, sejumlah organisasi sipil lain yang mendesak masalah tersebut adalah a.l. Sudanese Environment Conservation Society (Sudan), Oilwatch (Ghana), Ethiopian Consumer Society (Ethopia) dan Philippine Movement for Climate Justice (Filipina).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perubahan iklim

Sumber : Anugerah Perkasa

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top