Indikator Program KB Stagnan, Jumlah Penduduk Lampaui Proyeksi?

Bisnis.com, JAKARTA-- Pencapaian indikator program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) dalam 10 tahun terakhir tidak banyak berubah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran jumlah penduduk Indonesia akan bertambah melebihi proyeksi.

"Perencanaan program KKB sangat penting mengingat pencapaiannya tak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir ini," kata Menko Kesra Agung Laksono saat membuka Rakernas Program KKB 2014 di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Menyikapi hal tersebut, lanjut Agung, Kemenko Kesra telah menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2011-2035, melalui koordinasi lintas sektor. 

Ada tiga aspek penting kebijakan kependudukan Indonesia yang melatarbelakangi penyusunan GDPK ini. Pertama, kondisi dinamika kependudukan diluar perkiraan atau proyeksi, seperti stagnasi angka fertilitas total, bahkan kecenderungan peningkatan angka laju pertumbuhan penduduk.

Kedua, lanjut Agung, kebijakan pembangunan di Indonesia belum seluruhnya mengadopsi secara integral kebijakan pengendalian penduduk.

Ketiga, saat ini Indonesia memasuki periode bonus demografi, yang terus akan mengarah ke puncaknya, yaitu jendela kesempatan, yang memerlukan upaya penyiapan SDM berkualitas.

Ketiga alasan tersebut, katanya, mendorong disusunnya GDPK sebagai arah pedoman perumusan kebijakan berwawasan kependudukan.

"Agar GDPK ini dapat terimplementasikan dengan baik sampai ke tingkat daerah, upaya pengintegrasian perencanaan program melalui forum Rakesnas saat ini menjadi penting," ungkap Menko Kesra dalam Rakernas yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 12-13 Februari 2014.

Agung menambahkan terkait dengan Rakernas ini, ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, melalui forum ini diharapkan dapat ditetapkan arah kebijakan program KKB pada 2014, serta perencanaan mendatang yang dikoordinasikan dengan lintas sektor dan mitra kerja.

Kedua, diimbau kepada para kepala perwakilan BKKBN provinsi dan SKPD KB di provinsi, serta tingkat kabupaten/kota untuk dapat mengadopsi dan menjabarkan arah kebijakan program di tingkat pusat, agar dapat diimplementasikan sampai pada level terbawah di daerah, termasuk dalam pemanfaatan GDPK.

"Marilah kita bekerja sama secara sinergis dan bahu menbahu, memastikah agar program KKB dapat terlaksana dengan baik, dan memberi manfaat sebesarnya bagi kesejahteraan rakyat," ujar Agung.