Bisnis.com, JAKARTA—Kebanyakan pertumbuhan negara berkembang yang menunjukkan tingkat volatilitas tinggi atau fluktuatif justru menghalangi negara tersebut naik kelas.
Ketua ekonom Bank Dunia Ndiame Diop menyebutkan isu jebakan negara berpendapatan menengah kembali mengemuka akhir-akhir ini dan tren yang ada menunjukkan tidak banyak negara berkembang yang mampu keluar dari perangkap tersebut.
“Saya tidak bilang ini [jebakan negara berpendapatan menengah] tidak mungkin dihindari, tetapi tren yang ada memang seperti itu. Kita harus siap dengan berbagai kejutan, we live in the world of shock,” katanya di Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi kejutan alias krisis, ungkapnya, pasti akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga peluang untuk naik kelas semakin kecil.
Diop mengungkapkan terdapat beberapa negara yang gagal mencapai status negara maju antara lain Meksiko, Afrika Selatan, dan Brazil. Ketiga negara tersebut sempat mencatatkan pertumbuhan ekonomi mengesankan akibat meledaknya harga komoditas.
Namun, ketika krisis mulai menerjang ketiga negara itu, pertumbuhan ekonomi seakan-akan berjalan lambat atau stagnan. Akibatnya, ketiga negara itu terperangkap di jebakan negara berpendapatan menengah.
“Itu artinya, pertumbuhan negara itu [Meksiko, Afrika Selatan, dan Brazil] semu karena peningkatannya hanya sementara. Tetapi setelah terkena krisis ekonomi yang cukup dalam, pemerintah gagal memberikan suntikan untuk penguatan perekonomian,” jelasnya.
Menurutnya, setidaknya terdapat dua hal kunci agar suatu negara dapat berpindah ke status yang lebih tinggi melalui peningkatan pendapatan per kapita.
Pertama, manajemen makro ekonomi, poin ini menjadi penting karena asumsi makro ekonomi pemerintah cukup krusial untuk mempersiapkan suatu negara menghadapi resiko terburuk di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini.
“Ketika pemerintah mampu menerapkan manajemen ekonomi makro dengan baik, bukan tidak mungkin negara berkembang mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga akhirnya mampu menjadi negara maju,”ucapnya.
Kedua, reformasi struktural. Kebanyakan negara berkembang yang gagal meraih status negara maju hanya mengandalkan satu sektor saja sebagai motor penggerak ekonomi.
Padahal, Diop mengungkapkan jika suatu negara hanya mengandalkan satu sektor saja, maka anjloknya harga komoditas dunia beberapa tahun terakhir akan menjadi berita buruk.
“Seharusnya, mereka harus melakukan transformasi struktural misalnya berpindah pada sektor yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja banyak sekaligus mampu menopang ekonomi, misalnya sektor jasa dan manufaktur,” ujarnya.
Di lain pihak, Edimon Ginting, Wakil Direktur untuk Indonesia Asian Development Bank (ADB) mengingatkan negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, dan Afrika Selatan juga tidak boleh melupakan peran pertanian.
Pertanian, katanya, merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Meskipun begitu, sektor pertanian di sejumlah negara berkembang masih menghadapi hambatan antara lain sistem operasional yang masih tradisional.
“Akibatnya, harga produk pertanian menjadi mahal dan tidak kompetitif. Seharusnya, modernisasi pertanian harus digalakkan, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi yang sudah uzur,” jelasnya.
Selain itu, faktor lainnya yang mampu mendorong tingginya produktifitas antara lain infrastruktur, kepastian regulasi pemerintah, pendidikan, dan riset harus selalu dikembangkan.
“Jika upaya peningkatan dilakukan, maka bukan mustahil, negara seperti Indonesia berhasil keluar dari jebakan ini,” tambahnya.
