Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Presiden BJ Habibie meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diterapkan pada era Pemerintahan Presiden Soeharto dihidupkan kembali.
Hal itu disampaikan Habibie ketika memberikan motivasi kepada sejumlah kader Partai Golkar, Sabtu (25/1/2014). Dalam rilis yang Bisnis peroleh, Habibie mengulas mengenai sejarah berdirinya partai berlambang beringin dan peran dalam pembangunan.
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie merespon permintaan Habibie terkait dihidupkannya lagi GBHN. Partainya itu akan memolopori perubahan mendasar pada UUD 1945 dengan menghadirkan kembali GBHN.
"Kita sadar, tanpa adanya GBHN itu maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik pada jangka panjang. Jadi, saya ingin menyampaikan, seluruh kader Partai Golkar berjanji kepada Pak Habibie bahwa kita akan membuat koreski terhadap UUD 45," katanya.
GBHN cukup populer di era Orde Baru yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun, namun seiring adanya Amandemen UUD 1945, di mana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, maka GBHN tidak berlaku lagi.
Sebagai gantinya adalah UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang antara lain mengatur soal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang dijabarkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan skala waktu 5 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
