Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengevaluasi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yang belakangan ini dikeluhkan petani, sekaligus mencari solusi terbaiknya.
"Kami tengah berkoordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengevaluasi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi itu," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB H Lalu Imam Maliki, Minggu (29/12).
Sejak beberapa pekan terakhir ini, petani di sejumlah daerah di wilayah NTB mengeluhkan kelangkaan pupuk urea dan tingginya harga pupuk bersubsidi itu.
Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi di tingkat pedagang pengecer resmi yang masih berlaku sebesar Rp1.800 per kilogram, HET pupuk ZA sebesar Rp1.400 per kilogram dan pupuk NPK Rp2.300 per kilogram.
HET pupuk bersubsidi itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Perubahan Permentan No 50/2009 yang mengatur tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi, yang masih berlaku di 2011, 2012 dam 2013.
Namun, pada kenyataannya harga pupuk bersubsidi di wilayah NTB itu melebihi HET dan sulit didapat.
Imam mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi itu, apakah langka dan mahal karena kuotanya dibatasi atau akibat kendala pendistribusiannya.
Salah satu kendala teknis dalam pendistribusian di wilayah NTB yakni minimnya tenaga buruh bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Namun, Imam mengaku lebih intens berkoordinasi dengan para distributor pupuk bersubsidi yang beroperasi di wilayah NTB, guna menyelesaikan kendala teknis itu.
Para distributor diminta untuk menambah tenaga buruh meskipun dadakan agar distribusi pupuk bersubsidi itu segera direalisasi, mengingat petani terus mengeluhkan kelangkaan pupuk urea dan pupuk bersubsidi lainnya di pasar.
"Atau karena petani tertentu memborong stok pupuk di pasar sehingga petani lainnya tidak kebagian, itu juga sedang dievaluasi," ujarnya.
Apalagi, secara nasional rencana penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2013 sebanyak 8,611 juta ton sedangkan serapan awal bulan Desember mendekati habis, sehingga Kementerian Pertanian mengajukan tambahan kuota, yang menurut Herman Khaeron angka rasional yaitu 9,25 juta ton.
Versi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB kuota pupuk urea untuk NTB lebih dari cukup, sehingga tidak cukup beralasan jika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga secara sepihak.
Justru daya serap petani setiap tahun rata-rata kurang dari kuota yang ada, misalnya sebanyak 122.212 ton atau 85 persen dari kuota pada musim tanam 2011 sebanyak 139.290 ton yang direvisi oleh Kementerian Pertanian dari kuota sebelumnya 150.000 ton.
Karena itu, kuota pupuk urea pada 2012 dikurangi menjadi 122.700 ton dan kuota 2013 diperkirakan masih sama dengan kuota 2012. Diduga kelangkaan dan tingginya harga pupuk Urea itu erat kaitannya dengan persoalan teknis distribusi.
Imam mengaku, akan meningkatkan pantauan penyaluran pupuk urea bersubsidi yang sejak Januari 2012 sudah menggunakan sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Penyaluran pupuk urea bersubsidi itu, melibatkan sebanyak 11 distributor dan ribuan pedagang pengecer resmi di seluruh kabupaten/kota se-NTB yang menjadi mitra PT Pupuk Kaltim.
"Dengan begitu, para petani yang terdaftar dalam RDKK bisa membeli pupuk urea bersubsidi sesuai dengan HET, dan setiap petani sudah dijatahkan sesuai luas lahan yang tercatat dalam RDKK," ujarnya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
