TOKYO—Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menolak untuk mengeluarkan aturan tentang kemungkinan menyediakan anggaran belanja tambahan yang diperlukan pada tahun depan sebagai pendukung perekonomian.
"Secara jujur saya katakan, akan lebih baik jika kita tidak melakukannya, tapi saya tidak mengatakan hal itu tidak mungkin," ujar Aso dalam sebuah wawancara dengan NHK hari ini, Minggu (29/12/2013).
Menurutnya, tambahan belanja 2014 berisiko memperluas utang publik Jepang, yang saat ini merupakan terbesar di dunia dan lebih dari dua kali ukuran output ekonomi tahunan. Bulan ini pemerintah akan mengesahkan laporan rencana anggaran yang akan berjalan pada 1 April.
Seluruh Kementerian dan koalisi yang berkuasa menyusun proposal anggaran untuk tahun fiskal berikutnya 21 Desember 2014 senilai 95,88 triliun yen atau setara dengan US$911 miliar.
Sementara utang publik Jepang telah membengkak lebih dari 1 kuadriliun yen, oleh karena itu International Monetary Fund (IMF) berharap pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2014 mencapai 244% dari produk domestik bruto 2013.
Sebelumnya Perdana Menteri Abe mengatakan, pemerintah akan memutuskan kenaikkan pajak penjualan seperti yang direncanakan hingga 10% pada tahun 2015 setelah mempelajari data ekonomi Juli-September.
Di lain pihak, Kepala Ekonom NLI Research Institute Tokyo Yasuhide Yajima berpandangan bahwa kenaikan pajak penjualan akan memberikan efek yang merugikan terhadap perekonomian.
Menurutnya, Perdana Menteri Shinzo Abe harus terus menjaga harapan publik dengan tidak menyampaikan berita negatif ketika pemerintah ingin segera mengakhiri deflasi.
