Bisnis.com, SYDNEY - Pemerintah Australia menginginkan agenda yang realistis, di antaranya terkait pendanaan infrastruktur dan perpajakan, dalam KTT G-20 di Brisbane 13 hingga 16 November 2014.
Hal itu tergambar dalam dua hari acara G-20 International Media Visit, 9-10 Desember, yang melibatkan pers dari sembilan negara anggota G-20, yakni Indonesia, Meksiko, Brazil, Prancis, Afrika Selatan, Turki, China, Korea Selatan, dan Jepang.
Pemerintah Australia, sebagai tuan rumah KTT G-20 tahun 2014, tengah menyiapkan agenda untuk pertemuan di Brisbane, dengan mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bisnis dan cerdik pandai Australia, sambil tetap mempertimbangkan kesepakatan yang tercapai dalam KTT G-20 di Rusia tahun ini.
Menteri Keuangan Australia Joe Hockey mengatakan pemerintahnya bersikap realistis dan menginginkan kesepakatan yang dekat dengan kepentingan seluruh anggota dalam pertemuan puncak G-20. Forum tersebut melibatkan negara-negara industri maju dan negara berkembang dengan perekonomian kuat, termasuk Indonesia, Meksiko, Brasil, China, dan Afrika Selatan.
Menurut Hockey, Australia akan mengajukan agenda pembangunan yang dapat menjadi mesin yang menggerakkan pertumbuhan dan dapat menciptakan lapangan kerja, pendanaan infrastruktur, transparansi perpajakan, serta perdagangan internasional yang adil dan dapat membantu negara-negara miskin sehingga tercipta keseimbangan pembangunan global.
Mengenai hasil sidang tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali belum lama ini, yang mampu menghasilkan kesepakatan tentang subsidi pertanian pada menit-menit terakhir, dia mengatakan hal itu suatu perkembangan positif yang menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap negosiasi multilateral.
“Kami akan berenang mengikuti gelombang,” ujar Hockey, menggambarkan sikap pemerintah Australia dalam mengawal perundingan di antara para pemimpin G-20 di Brisbane nanti.
Mike Callaghan, Program Director G-20 Studies Center dari Lowy Institute (sebuah think-tank Australia), mengatakan pertemuan puncak G-20 tahun depan perlu mengoordinasikan strategi pertumbuhan yang akan menguntungkan seluruh anggota, dengan berfokus pada isu-isu dimana kepentingan semua pihak saling bersentuhan.
Dia menyebutkan isu-isu itu adalah perdagangan, regulasi finansial, pembangunan, perpajakan, energi, infrastruktur, dan transparansi.
