Bisnis.com, SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai SMK berbasis pesantren merupakan lembaga strategis untuk membuka akses layanan jasa keuangan.
Alasannya, jumlah SMK se-Indonesia yang mencapai 810 sekolah dengan 11.704 siswa, sehingga dampaknya akan besar, baik kepada siswa maupun kepada masyarakat sekitar.
"Kalau akses terhadap layanan jasa keuangan itu terbuka, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam workshop nasional dua hari (8-9/12) yang diadakan Kemendibud, PP GP Ansor, dan Indonesia Financial Inclusion Society (IFIS) itu.
Dia menjelaskan OJK menjadikan SMK berbasis pesantren sebagai pilot project dalam akses layanan jasa keuangan, terutama layanan jasa keuangan Islam. "Kita memang sedang mencari strategi financial inclusion [lembaga keuangan bisa diakses semua kalangan]," kata Muliaman.
Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Syariah Nasional KH Ma'ruf Amin, ia mengatakan pihaknya akan melakukan edukasi dan pelatihan bidang jasa keuangan untuk SMK.
"Nanti, kami akan melakukan evaluasi tahunan, apakah hasil dari edukasi itu. Itu penting, karena hasil survei kami, ternyata hambatan masyarakat adalah pengetahuan tentang akses terhadap layanan jasa keuangan yang terbatas," katanya.
Hambatan lainnya, lokasi mayoritas masyarakat yang berada di pelosok, padahal layanan jasa keuangan yang mayoritas di perkotaan. "Satu lagi hambatan adalah masalah administrasi," katanya.
Dia menambahkan edukasi yang bekerja sama dengan Kemendikbud itu merupakan bagian dari fokus OJK pada 2014 untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, di antaranya ibu-ibu rumah tangga, majelis taklim, masyarakat pesisir, dan pesantren (SMK berbasis pesantren).
