Bisnis.com, NUSA DUA - India menuntut perubahan harga acuan pokok pertanian yang hingga kini masih menggunakan acuan Putaran Uruguay tahun 1986-1988, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang telah memasuki abad 21.
"Jika kita mengacu pada harga acuan produk pertanian dari Putaran Uruguay, tidak ada keseimbangan, karena harga tersebut berdasarkan tahun 1986-1988," kata Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12).
Menurut Sharma, jika harga acuan produk pertanian yang dipergunakan adalah dari tahun 2013 akan lebih masuk akal dan diterima, karena harga produk pertanian telah banyak berubah dari tahun 1986 sampai tahun 2013.
"Jika ada seseorang yang menyatakan bahwa harga makanan tidak berubah dalam waktu tiga dekade terakhir, dengan sangat hormat, saya tidak menyetujui hal tersebut," ujar Sharman.
Penyelesaian perundingan untuk menghasilkan Paket Bali masih tertahan dan belum tercapai kesepakatan terkait penerapan solusi interim stok ketahanan pangan.
Dalam negosiasi terkait solusi interim tersebut, negara maju sesungguhnya telah menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional, namun juga memberikan jangka waktu terhadap pemberian subsidi tersebut.
Jangka waktu yang diberikan selama 4 tahun tersebut tidak diterima oleh India yang menginginkan adanya solusi permanen dan juga adanya penyesuaian harga dengan tidak lagi menggunakan acuan harga dari tahun 1986-1988.
Menjawab pertanyaan apakah sikap yang ditunjukkan oleh India tersebut merupakan langkah politik mengingat diadakannya pemilu pada 2014 mendatang, Sharman mengatakan bahwa negosiasi terkait keamanan pangan tersebut telah ada sejak tahun 2008 lalu.
"Proposal terkait keamanan pangan tersebut telah dibahas sejak 2008, bukan karena adanya tahun politik di India dan secara tiba-tiba kami membahas hal tersebut," tegas Sharma.
Sharma menegaskan, sikap keras yang ditunjukkan India tersebut bukan tanpa alasan, dia menyatakan bahwa apa yang diperjuangkannya sangat fundamental dan bukan merupakan suatu hal yang bisa dikompromikan.
"Saya tegaskan, kami datang ke Bali bukan untuk memohon adanya 'peace clause' yang mengikat dengan menggunakan acuan harga produk pertanian dari tahun 1986-1988," tegas Sharma.
Sharma menjelaskan, sikap India yang menginginkan adanya revisi acuan harga produk pertanian tersebut sesungguhnya mendapatkan dukungan dari banyak negara, bukan hanya beberapa negara saja. Bahkan dia mengklaim bahwa sebanyak dua per tiga populasi dunia menginginkan hal tersebut karena menyangkut keamanan pangan.
"India berbicara atas nama seluruh negara miskin dan berkembang, India tidak sendiri dalam hal ini," tegas Sharma.
Menanggapi tudingan bahwa sikap India tersebut akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan WTO, Sharma menjelaskan, WTO tidak akan bubar jika pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan berupa Paket Bali.
"Lebih baik tidak menghasilkan kesepakatan, daripada menghasilkan kesepakatan yang buruk," ujar Sharma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
