Bisnis.com, MEDAN – Beredar informasi di dunia maya bahwa hasil penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia, akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikabarkan data-data tersebut dapat membantu KPK untuk membongkar kasus-kasus megakorupsi yang berhubungan dengan Istana. Data penyadapan Australia juga diperkirakan dapat membongkar kasus megakorupsi Bank Century yang akan menyeret orang-orang penting Tanah Air.
Adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono yang membuat heboh dengan informasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa pada Rabu (20/11/2013), Arief bertemu dengan seorang staf diplomatik di sebuah café di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.
Seperti biasanya, dia bersama rekan-rekannya menghabiskan waktu usai bekerja dengan ngopi dan sekedar nongkrong. Di café tersebut ternyata ada beberapa staf diplomatik di Jakarta yang dikenalnya. Arief akhirnya terlibat pembicaraan akrab dan serius dengan beberapa orang asing tersebut.
“Kebetulan kami ngobrol dan saling tukar informasi serta bertukar pikiran. Saya tanya sebenarnya seperti apa sih kok jadi negaramu berantem dengan negara kami. Kalian tidak sopan, sebenarnya isinya apa?” begitu Arif menceritakan kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (23/11/2013).
Kemudian, Arief juga menjelaskan bagaimana percakapan yang terjadi antara dia dan staf diplomatik tersebut. Dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan bahwa pernah ada beberapa artikel yang dipublikasikan di Australia pada 2011 lalu, yang dirilis oleh Wikileaks. Menurut staf diplomatik itu, Wikileaks mendapatkan data-data tersebut dari hasil penyadapan intelijen Australia.
Staf diplomatik itu, seperti diceritakan oleh Arief, mengatakan bahwa isi dari hasil penyadapan intelijen Australia merupakan data-data mengenai adanya dugaan korupsi termasuk kasus korupsi Hambalang.
Banyak informasi yang diperkirakan akan membuat gempar masyarakat Indonesia. Sebagian besar data penyadapan itu terkait dengan bisnis beberapa kontrak karya. Pada data tersebut mengungkap ada beberapa kontrak karya yang tidak benar dan diduga dikorupsi oleh orang-orang dekat ring satu.
“Akhirnya data-data tersebut diserahkan kepada KPK. Siapa-siapa pemain dalam kontrak karya, akhirnya kasus Century juga terbuka. Data itu akan dibuka ke publik dan diserahkan kepada beberapa LSM Indonesia,” kata staf diplomatik itu seperti dituturkan kembali oleh Arief.
Selama ini, sambungnya, data-data penyadapan dari intelijen Australia telah diserahkan kepada KPK dan sejumlah LSM di Tanah Air. Data tersebut digunakan sebagai data petunjuk bagi pembongkaran kasus-kasus korupsi seperti Century, Hambalang dan kontrak karya.
“Kasus Century ada di dalam hasil penyadapan intelijen Australia,” tutur Arief.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo mengaku belum mengetahui perihal informasi bahwa isi penyadapan intelijen Australia akan membongkar sejumlah kasus megakorupsi di Indonesia. “Saya belum tahu, saya bukan intelijen.”
Begitu pula dengan politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Dia mengaku belum mengetahui adanya informasi tersebut. Dia memastikan dirinya enggan berkomentar terhadap hal-hal yang belum jelas. “Saya belum mendengar,” kata dia melalui pesan singkat.
