Bisnis.com, JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyayangkan ketegangan yang terjadi antara RI dan Australia yang dipicu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri oleh badan intelijen negeri Kanguru itu.
"Sebagai akibat masalah penyadapan ini maka hubungan Indonesia-Australia menjadi sangat buruk, bahkan masalah yang seharusnya diselesaikan di tingkat negara telah merembet ke tingkat politisi dan masyarakat," katanya, seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013).
Hikmahanto Juwana menyebutkan politisi dari dua negara akan saling ejek dan anggota parlemen Australia telah menghina Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan pernyataan yang tidak pantas.
Menurutnya, bukan tidak mungkin anggota parlemen Indonesia akan melakukan yang sama. "Di dunia maya saling ejek dan merendahkan juga terjadi antara warga Indonesia dan warga Australia," katanya.
Hikmahanto mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menangani masalah ketegangan hubungan tersebut.
"Sampai kapankah tuntutan penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah Australia akan ditunggu? Apakah dalam hitungan hari, bulan bahkan tahun?" ujarnya.
Dia mempertanyakan apa yang akan ada peningkatan sikap pemerintah Indonesia terhadap Australia bila pemerintah Australia tidak kunjung memberi penjelasan dan klarifikasi.
Penarikan Dubes Indonesia untuk Australia dan evaluasi kerja sama Indonesi-Australia sebagai respons pemerintah terhadap penyadapan, katanya, telah mengerdilkan persoalan menjadi masalah hubungan bilateral kedua negara.
Padahal, masalah penyadapan juga melibatkan AS dan mengapa pemerintah tidak memberi respons yang sama terhadap AS seperti kepada Australia.
"Masalah penyadapan adalah masalah seorang yang bernama Snowden yang mungkin sedang bereksperimen apakah orang yang memegang banyak rahasia negara dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengadu domba negara-negara dunia terutama antara AS dan sekutunya termasuk Australia dengan hampir negara-negara dunia," katanya.
Dia berharap ketegangan kedua negara segera mereda dan pemerintah dapat menangani konflik hanya dibatasi antarpemerintah.
