Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) optimistis jumlah politisi perempuan di parlemen akan semakin meningkat hingga 30%, seiring dengan adanya peraturan KPU No. 07/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dian Kartika Sari, Sekjen KPI, peraturan tersebut menyebutkan partai politik wajib menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan dan menempatkan perempuan dalam daftar calon berdasarkan sistem selang seling (zipper system) yaitu dalam setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya 1 calon perempuan.
Berdasarkan peraturan tersebut, jika parpol gagal menerapkan aturan ini, maka parpol dapat dianulir dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
“Kami apresiasi kebijakan KPU tersebut, sebab penerapan kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan kesempatan untuk dipilih bagi calon perempuan dan laki-laki,” ujarnya dalam acara pemaparan hasil pemetaan dan kajian cepat presentase keterwakilan perempuan, Kamis (14/11/2013).
Namun, peraturan batas 30% tersebut dapat menimbulkan masalah baru dalam sistem rekruitmen. Dia memperkirakan hanya sekitar 40% saja jumlah caleg perempuan yang matang dalam berpolitik, sedangkan sisanya yaitu 60% berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang masih diragukan kematangan dan kemampuannya dalam berpolitik.
Dian juga mengharapkan agar parpol dapat memberikan pendidikan etika politik kepada kader-kader partai perempuannya. “Parpol bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan etika politik, jangan hanya mendorong dan mengajarkan kadernya menjadi pemimpin yang penuh pencitraan,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa caleg perempuan perlu bekerja keras untuk dapat diterima di dunia politik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
“Masyarakat itu kalau melihat perempuan menjadi pemimpin layanan publik biasanya masih dapat menerima, tapi kalau menjadi pimpinan dunia politik biasanya masih banyak terdapat keraguan,” jelasnya.
