Bisnis.com, MEDAN - Menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diduga penerbitan dan pencabutan izin perkebunan terutama pada perkebunan kelapa sawit semakin marak.
Norman Jiwan, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia, mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukannya terdapat kasus penerbitan dan pencabutan izin perkebunan dilakukan oleh kepala daerah maupun politisi menjelang pemilihan.
"Faktanya memang begitu terutama di wilayah-wilayah yang menjelang pilkada banyak deal-deal yang terjadi terutama terkait biaya kampanye dan biaya pemenangan serta mobilisasi pemilihan," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (11/11/2013).
Di Indonesia, sambungnya, hampir dipastikan setiap kepala daerah adalah seorang politisi partai politik dan pengusaha. Sangat sedikit kepala daerah yang benar-benar berlatar belakang birokrat.
Dia menuturkan kasus Bupati Buol, yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu contoh yang telah terbuka.
Dia menduga masih banyak kasus-kasus serupa dengan modus yang sama atau berlainan ada di Tanah Air.
Norman mencontohkan, bagi seorang bupati petahana (incumbent) yang akan mencalonkan diri kembali, membutuhkan dana sekitar Rp350 miliar untuk biaya Pilkada. Padahal, dalam satu periode pemerintahan maksimum seorang bupati bisa mengumpulkan dana dari gaji bulanan sebesar Rp3 miliar-Rp5 miliar.
"Lalu bagaimana dia mengumpulkan uang untuk pemenangan Pilkada? Hitungan itu untuk ukuran kabupaten. Bagaimana tingkat provinsi, bisa mencapai Rp350 miliar sampai Rp500 miliar," kata dia.
Akibat kebutuhan dana yang begitu besar menjelang pemilu, Norman menilai cara yang paling mudah mendapatkan dana adalah dengan melakukan kongkalikong. Kepala daerah bersekongkol dengan pengusaha yang menginginkan dikeluarkannya izin perkebunan.
Praktik semacam itu, kata dia, sebagian besar terjadi menjelang dan pada saat pemilu. Daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) lebih banyak ditengarai memiliki potensi yang lebih besar pula.
Wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua, misalnya, terutama pada sektor perkebunan dan pertambangan. Di wilayah tersebut pada umumnya lebih mudah terjadi deal politik untuk menghasilkan sumbangan pemenangan pemilu.
Permasalahannya, imbuhnya, tidak semua sumbangan-sumbangan politik itu dapat diakses oleh publik. Terlebih lagi pada sektor perkebunan kelapa sawit, tidak harus berupa dana segar. Seringkali praktik deal berupa saham perkebunan maupun pengelolaan dan pembagian keuntungan perkebunan.
"Nanti yang mendapatkan keuntungannya adalah oknum camat maupun bupati atau kroni-kroninya. Untuk melacaknya, peran KPK sangat penting," paparnya.
