Bisnis.com, JAKARTA--Niat Pemprov DKI Jakarta menguasai operator air bersih yang dikuasai swasta asing mendapat dukungan masyarakat penggugat swastanisasi air bersih.
Pengacara penggugat operator air bersih di Jakarta Hudy Yusuf dalam keterangan pers mengatakan dua operator air PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk Jakarta wilayah barat dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) untuk Jakarta wilayah Timur dinilai gagal memberi pelayanan yang baik kepada warga Jakarta.
Sudah selayaknya DKI menguasai penuh perusahaan operator air bersih tersebut agar memberi pelayanan kepada warga Jakarta yang lebih baik. "Air menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak sehingga kepemilikannya harus beralih ke Pemprov DKI [melalui BUMD]," katanya, Senin (28/10/2013).
Sejak perjanjian kerjasama konsesi 1998, perusahaan asing hanya mengeruk keuntungan saja terlihat dari pasal kerjasama yang banyak merugikan pemprov DKI. Hudi menilai bisnis tersebut melanggar UUD 1945 sehingga harus diluruskan kepemilikannya.
Apapun yang terjadi Pemprov harus berupaya untuk membeli saham operator air bersih yang saat ini tengah melakukan due diligence terhadap Palyja. Ahok juga berniat membeli Aetra namun etika bisnis harus menghormati pemegang saham apabila tidak bersedia menjual kepada pihak lain.
"Apapun caranya selama tidak bertentangan dengan hukum, Pemprov DKI harus mengambil alih saham mayoritas yang dikuasai oleh asing."
Sementara itu DPRD DKI Jakarta telah menyetujui dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) senilai Rp750 miliar salah satunya digunakan untuk mengakuisisi Palyja. "Problem air cukup mendesak sehingga perlu dikelola oleh BUMD DKI."
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan apabila saham kedua operator dikuasai BUMD DKI akan membawa dampak positif terhadap masyarakat Jakarta. Kebutuhan air di Jakarta selama ini masih sulit direalisasikan karena berbagai kendala utamanya pasokan air baku. Kalau DKI sudah menjadi pemilik dua perusahaan itu tentu saja bisa menjadi solusi.
Sebelumnya Presiden Direktur Aetra Mohamad Selim menegaskan pemegang saham tidak menjual saham kepada siapapun termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta. Perseroan berkomitmen untuk memberi pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dengan melakukan renegosiasi kontrak dengan PD Pam Jaya selaku BUMD DKI. "Dengan rebalancing ini pemerintah daerah dapat untung, masyarakat untung, pam jaya untung dan kami juga untung," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
